KBR, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menegaskan setiap daerah wajib punya rencana darurat sesuai potensi bencana masing-masing.
Ia pun meminta Presiden Jokowi supaya menggalakkan hal tersebut lewat Instruksi Presiden (Inpres).
"Kami usulkan ke Presiden, untuk membuat Inpres kewajiban daerah menyusun contigency plan (rencana darurat)," kata Doni di Kantor Presiden, Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (3/1/2020).
"Kita mengalami masalah rutin, saat kemarau terjadi kebakaran hutan dan lahan, ketika musim hujan mengalami banjir bandang dan longsor, dan hampir pasti menimbulkan korban jiwa dan harta benda," ujarnya.
Berita Terkait:
- Banjir Awal 2020, Pemerintah Dianggap Lalai Beri Peringatan Dini
- KEK Tanjung Lesung, Belum Ada Fasilitas Darurat Bencana di Master Plan-nya
Kepala BNPB Doni Monardo menjelaskan, dengan adanya Inpres tersebut nantinya komponen pusat dan daerah, termasuk TNI-Polri, bisa mengingatkan kepala daerah agar membuat rencana darurat kebencanaan.
Menurut Doni saat ini baru ada beberapa daerah yang punya rencana darurat. Tapi, saat ditanya daerah mana yang belum punya, ia enggan menjawab.
"Tidak enaklah saya sebut, tanya saja sama pejabat daerahnya," kata Doni.
Editor: Agus Luqman
"Di antaranya adalah saksi tempat digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire,"
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."
Kementerian Kesehatan punya target mengeliminasi kusta pada 2020. Tapi Indonesia masih memiliki 8 wilayah endemik kusta.
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi mana
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."
“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP (upah minimum provinsi) pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis."
"Soalnya kan ini bukan wilayah kebijakan Indonesia, tapi ini kan kebijakan dari pemerintah daerah Wuhan untuk menutup," 
"Itu yang membuat rasa kekhawatiran teman-teman itu meningkat,"
Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam.
"Kalau ada orang sakit di dalam, maka dia akan mendarat, mengeluarkan penumpangnya di tempatkan tersendiri,"