Share This

Presiden Minta Bakauheni-Palembang Terhubung Sebelum Asian Games 2018

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah daerah sudah menyanggupi akan menyelesaikan pembebasan lahan.

BERITA , NASIONAL

Minggu, 21 Jan 2018 17:23 WIB

Tol Bakauheni-Terbanggi Besar. Foto: Biro Pers Setpres

KBR, Lampung- Presiden Joko Widodo meminta Tol Trans Sumatera dari Bakauheni ke Palembang rampung konstruksinya sebelum gelaran Asian Games bulan Agustus mendatang. Jokowi meminta pembebasan lahan di beberapa titik disegerakan agar proses konstruksi segera dimulai.

"Saya ingin mendorong agar yang dari Bakauheni sampai Palembang bisa diselesaikan sebelum Asian Games berjalan. Memang masih panjang. Saya tahu masih ada persoalan kecil-kecil pembebasan lahan. Tadi saya tanya Gubernur apa bisa diselesaikan, katanya "Insya Allah Pak. Bisa". Janji itu saya pegang, saya tulis," ujar Jokowi di Lampung, Minggu(21/1).

Hari ini, Jokowi meresmikan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar segmen Pelabuhan Bakauheni-Simpang Susun Bakauheni (8,9 kilometer) dan Segmen Simpang Susun Lematang - Simpang Susun Kotabaru. Pembangunan kedua segmen tol tersebut dikerjakan oleh PT Waskita Karya dan PT PP.

Pembangunan jalan itu, menurut Jokowi, bisa memangkas transportasi logistik maupun umum di wilayah Sumatera. Jalan sepanjang 140,9 kilometer ini menelan biaya sekitar Rp 16,8 triliun.

"Kalau biaya transportasi mahal, logistik mahal, bagaimana produknya bsia murah? Transportasi bisa cepat artinya bisa lebih murah."

Editor: Sasmito

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.