Share This

Jokowi: Kampanye Hitam Harus Dihilangkan dari Proses Demokrasi

"Antarkandidat juga jangan sampai saling mencela, saling menjelekkan, apalagi memakai black campaign.."

BERITA , NASIONAL

Senin, 08 Jan 2018 22:37 WIB

Jokowi: Kampanye Hitam Harus Dihilangkan dari Proses Demokrasi

Ilustrasi (foto: kemendagri.go.id)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta para kandidat yang bertarung di pilkada, tidak menggunakan kampanye hitam. Kata presiden, pilkada semestinya menjadi ajang adu gagasan, program dan rekam jejak. Kampanye hitam menurut presiden, seharusnya dihilangkan dari proses demokrasi Indonesia.

"Antarkandidat juga jangan sampai saling mencela, saling menjelekkan, apalagi memakai black campaign. Kampanye hitam harus betul-betul kita hilangkan dari proses-proses demokrasi kita. Silakan adu prestasi, rekam jejak, track record, ide, gagasan, program, rencana-rencana, dimunculkan harus itu. Sekali lagi, demokrasi kita harus mencerminkan karakter kita, karakter bangsa Indonesia ramah sopan dan santun, penuh kesantunan," kata Jokowi dalam rilis dari Biro Pers Istana, Senin (8/1/2018).

Tudingan tentang kampanye hitam dilontarkan PDI Perjuangan menyusul beredarnya foto panas Abdullah Azwar Anas. Beredarnya foto-foto ini memaksa Azwar Anas mengembalikan mandat bakal calon wakil gubernur Jawa Timur ke PDIP. Dia sedianya bakal mendampingi calon gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul).

Abdullah Azwar Anas: Pembunuhan Karakter
Terkait kasus yang menimpanya, Bupati Banyuwangi Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas, menyatakan hal itu merupakan pembunuhan karakter terkait pencalonannya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Sebab kata dia,  perlakukan yang sama persis seperti kasus ini, sudah diterimanya sejak periode kedua menjabat sebagai bupati Banyuwangi.

Dia mengaku kerap menerima teror foto-foto tidak senonoh. Tujuanya agar tidak mengambil kebijakan tertentu.

Namun dia tak menjawab lugas bakal memperkarakan ke ranah hukum atau tidak. "Politik itu bukan benar atau salah tapi bagaimana menimbulkan strategi. Dan tentang beredarnya foto-foto saya kira kalau para politisi sudah paham," kata Abdullah Azwar Anas hari ini Senin (8/1/2018) di Banyuwangi.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.