Wacana Pemindahan Jasad Marcos Dikecam Warga Filipina

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, sudah memberi persetujuan agar jasad pendahulunya, Ferdinand Marcos, dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) di Manila.

BERITA | INTERNASIONAL | INTERNASIONAL

Senin, 08 Agus 2016 10:35 WIB

Author

Bambang Hari

Wacana Pemindahan Jasad Marcos Dikecam Warga Filipina

Mantan Ibu Negara Imelda Marcos mencium kaca peti jenazah suaminya, mendiang presiden Ferdinand Marcos, yang jenazahnya tidak dimakamkan sejak wafat pada 1989 Foto: Antara/REUTERS

KBR-  Wacana pemindahan jasad bekas Presiden Filipina, Ferdinand Marcos menuai kecaman. Para pengkritik Marcos berpendapat, tidak tepat untuk memberi tempat terhormat kepada mantan presiden yang dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan ribuan orang, penyiksaaan, dan sejumlah penculikan yang sebagian masih belum terungkap.

Sebelumnya, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, sudah memberi persetujuan agar jasad pendahulunya, Ferdinand Marcos, dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan (TMP) di Manila. Duterte mengatakan pemindahan jenazah Marcos akan berlangsung bulan depan. Keluarga Marcos dikabarkan sudah mengunjungi pemakaman di kawasan Taguig, Manila, untuk memilih lokasi kuburannya dan melakukan persiapan awal.

Marcos dan istrinya, Imelda, berkuasa di Filipina selama lebih dari 20 tahun.

Marcos akhirnya tumbang setelah sekitar satu juta warga Filipina turun ke jalanan untuk menggulingkannya dalam aksi yang belakangan dikenal sebagai Revolusi Kekuatan Rakyat tahun 1986.

Saat ini, jasad Marcos diawetkan dan bisa dilihat masyarakat umum di kampung halamannya, Batac. (Mlk)

Sumber: BBC 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pegawai KPK Berstatus ASN, Independensi KPK Terancam