Persalinan Gratis Gagal Kurangi Angka Kematian Ibu dan Anak di Indonesia

Angka kematian ibu dan anak di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Kementerian Kesehatan telah memperkenalkan sebuah program yang menggratiskan biaya persalinan bagi semua ibu hamil yang hanya perlu menunjukkan KTP-nya untuk menda

Angka kematian ibu dan anak di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.

Kementerian Kesehatan telah memperkenalkan sebuah program yang menggratiskan biaya persalinan bagi semua ibu hamil untuk menekan angka kematian ibu dan anak.

Mereka tinggal menunjukkan KTP untuk mendapatkan fasilitas ini.

Tapi ketika Tariyani yang berusia 29 tahun, mau melahirkan bayinya, ia mengalami kesulitan.

Sang pacar kabur begitu tahu Tariyani hamil.

Majikannya, Titi Rido, lalu membawa dia ke rumah sakit pemerintah di Jombang Jawa Timur.

“Akhirnya yang penting pasien masuk dulu ke ruang bersalin, surat-suratnya saya yang urus kan, KTP pasien, alamat dan sebagainya. Katanya, ‘ini kan beda kasus bu, ini kan nona bukan nyonya,’. ‘terus tidak bisa pakai Jampersal?”

Jampersal atau Jaminan Persalinan adalah program pemerintah yang diluncurkan dua tahun lalu.

Di program ini, semua perempuan hamil, menikah ataupun tidak, bisa melahirkan dengan gratis. Mereka bakal dibantu tenaga kesehatan profesional. Mereka tinggal menunjukkan KTP.

“Sempat berdebat juga, dengan status nona dan sebagainya seakan tidak akan dilayani jampersal. Kemudian sedikit menggertak, oke saya urus besok ketemu direktur. Setelah saya pulang dari apotik, saya disuruh tandatangani bahwa ini bisa pakai jampersal.”

Tariyani bukan satu-satunya.

Di kota lain di Jawa Timur, seorang pelajar SMU korban pemerkosaan kesulitan mengakses program pemerintah ini.

Orang tuanya harus melapor ke pemerintah setempat barulah anaknya bisa dirawat di rumah sakit.

Tapi pemerintah bersikukuh tidak ada diskriminasi terhadap perempuan yang tidak menikah.

Achmad Iskandar, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

“Kalau tentang dilayani tidak ada ibu yang ditolak, tidak ada laporan dari LSM, masyarakat, teman-teman dewan. Tidak ada yang ditolak.”

Tapi akibat kurangnya infomasi yang jelas atau pedoman yang rinci, banyak pasien ditolak oleh rumah sakit atau terpaksa harus membayar agar bisa dapat perawatan.

Sunawan harus membayar sekitar 1,5 juta rupiah untuk persalinan istrinya.

“ Ditanya dulu, kalau pakai jampersal ini syaratnya. KTP saya, kan masih perjaka statusnya, enggak bisa. Suruh diurus dulu. Dijangkau dua hari, waktu itu saya ngurus sekitar paginya mau pulang. Dikasih kesempatan siang, dari Jombang pulang. Status sudah diganti. Katanya sudah telat. Ya sudah bayar.”

Aan Anshori, dari LSM Forum Warga Jombang, menyarankan perintah menyediakan layanan pengaduan bagi siapa saja yang menggunakan skema ini.

“Disamping itu juga yang sering, kita tidak melihat tidak ada complain centre dari masyarakat yang diselenggarakan aparatur untuk memudahkan. Kita ngecek kayak apa, jika komplain. Komplain kemana? Jadi beberapa tempat jadi kita kash nomor direktur rumah sakit dan dinkes. Tapi ya ketika ditanya kembali, jawaban masyarakat,’kayak dipimpong mas’. Ya begitu.”

Tujuan utama skema Jampersal adalah untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak.

Tapi setelah dua tahun berjalan, program ini belum menunjukkan hasilnya.

Menurut Ikatan Bidan Indonesia, ini dikarenakan skema itu tidak terintegrasi dengan program Keluarga Berencana.

Ketua Ikatan Bidan Indonesia Jombang, Sabrina Dwiprihartini, menyarankan skema ini seharusnya ditujukan untuk anak pertama dan kedua.

“Iya. Makanya akan kita evaluasi, tidak ada penurunan angka kematian ibu. Lha kalau diteruskan, sekarang banyak yang hamil. Kalau tidak ada kematian ibu, ya jangan hamil. Kalau tidak hamil, tidak melahirkan, tidak mati. Jadi ditinjau kembali. Kalau pengaruh Otda, jadi ada pembatasan hanya anak pertama dan kedua.”