HEADLINE

Presiden Perintahkan Berantas Mafia Hukum di Kepolisian

Presiden memberikan perintah berantas mafia hukum saat peringatan HUT Bhayangkara ke-61

AUTHOR / Aisyah Khairunnisa

Presiden Jokowi menjadi instruktur upacara dalam HUT Bhayangkara Polri ke 69, Rabu (1/7/2015).
Presiden Jokowi menjadi instruktur upacara d HUT Bhayangkara Polri ke 69, Rabu (1/7/2015). (Foto: Aisyah K.)

KBR, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta agar praktik mafia hukum atau makelar kasus di tubuh kepolisian segera diberantas. Hal ini disampaikan presiden saat memberi pidato acara Hari Bhayangkara Polri ke-69. Menurut Jokowi, sejauh ini jajaran Polri sudah berusaha keras untuk membenahi diri melalu Reformasi Birokrasi Polri. Namun masih banyak keluhan dari masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marjinal, mengenai pelayanan dan perlindungan hukum dari kepolisian.


“Kita masih mendengar penegakan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terutama terhadap kelompok marjinal dan rentan. Saya juga minta diberantas praktik mafia hukum dan kepolisian yang lebih dikenal dengan makelar kasus,” kata Jokowi di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Rabu (1/7/2015).


Jokowi menambahkan, pelayanan birokrasi di kepolisian yang panjang juga harus dipangkas. Ia meminta Polri menggencarkan pelayanan via online untuk menghindari calo dan praktik suap. Menurut presiden, ke depannya situasi keamanan dalam negeri akan semakin diwarnai dengan kejahatan konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan negara.  

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!