Warisan Kebhinekaan Yang Terancam

Ratusan rohaniwan yang bergabung dalam Forum Rohaniwan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menyerukan kebebasan beribadah di Gedung DPR/MPR RI kemarin (Senin, 8/4).

Ratusan rohaniwan yang bergabung dalam Forum Rohaniwan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menyerukan kebebasan beribadah di Gedung DPR/MPR RI kemarin (Senin, 8/4).  Para rohaniwan itu berasal dari lintas agama seperti Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu. Mereka mendesak pemerintah melindungi kebebasan beribadah menyusul penyegelan tempat ibadah seperti Masjid Ahmadiyah di Jatibening dan pembongkaran Gereja HKBP Setu, Bekasi. Masih di Jawa Barat,  kasus intoleransi beragama lain juga terjadi di Tasikmalaya. Massa mengatasnamakan ormas Islam menyerang pesantren Al Isdrissyah  akhir pekan lalu.

Para rohaniwan  prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Indonesia yang berazaskan Pancasila seharusnya tidak dikotori dengan tindakan penutupan  tempat ibadah. Menurut mereka jika  masalah  ini terus dibiarkan, akan memicu terjadinya  kekerasan atas nama agama. Para rohaniawan ini lantas mendesak pemimpin MPR memanggil Presiden Yudhoyono  menyelesaikan masalah intoleransi beragama.

Sangat masuk akal tuntutan  tersebut. Ini mengingat kinerja atau  rapor pemerintah menangani kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat buruk. Simak saja laporan akhir tahun  dari LSM Setara Institute yang didasarkan pantauan lembaga itu di 13 provinsi.  Hasilnya tercatat 264 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di tanah air. Sementara Presiden sebagai kepala pemerintahan hanya berwacana tanpa menyelesaikan persoalan.  Setara mencatat, sepanjang 2012 tidak kurang dari 15 kali SBY berpidato menyampaikan pesan toleransi. Sayangnya, pesan toleransi itu berhenti hanya pada sebatas pidato, tanpa ada tindak lanjut yang berarti.

Persoalan intoleransi di negeri ini juga pernah disorot dunia internasional. Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat (USCIRF) dalam laporan tahunan yang dirilis 20 Maret 2012 lalu, mengelompokkan Indonesia dalam daftar pengawasan yang butuh pemantauan terkait dengan kebebasan beragama.

Sebagai negara demokratis seharusnya pemerintah memberikan jaminan hukum dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Konstitusi  secara tegas  menyatakan negara menjamin  kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun dalam praktiknya kelompok minoritas masih belum  mendapat keadilan. Bahkan dalam beberapa kasus korban malah dikriminalisasi.  Sebut saja yang dialami pendeta gereja HKBP Filadelfia Bekasi, Palti Panjaitan  pemimpin Syiah Sampang Tajul Muluk sampai  korban kasus penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, Deden Sudjana.

Masih ada kesempatan SBY  membuat terobosan jaminan kebebasan beribadah di sisa pemerintahannya. Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah memerintahkan aparat hukum  menindak tegas  pelaku intoleransi  Jika langkah perbaikan tak juga dilakukan, tak salah jika sebagian kalangan menilai SBY  sebagai presiden tanpa prakarsa dan pemimpin tanpa kepemimpinan dalam kebebasan beragama.

Kebhinekaan yang ada di Indonesia adalah sebuah kelebihan yang harus dipelihara. Mengutip Bung Karno, kebinekaan adalah kenyataan yang harus dirayakan. Warisan kebhinekaan inilah yang harus dirawat bersama.