Membangun Mutu & Tata Kelola Pendidikan Yang lebih Baik dan Akuntabel

Kondisi sekolah dan kondisi rumah tempat anak didik berasal adalah satu dari sekian banyak faktor penentu kualitas pendidikan.

Kondisi sekolah dan kondisi rumah tempat anak didik berasal adalah satu dari sekian banyak faktor penentu kualitas pendidikan. Bayangkan bila sekolah tak punya listrik, tentu sangat sulit bagi sekolah tersebut untuk mengembangkan mutu pendidikannya. 

Inilah yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Khususnya di daerah yang masuk kategori 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), yakni di Lombok Timur dan Lombok Barat.  Di sana kondisi gedung sekolah banyak yang tak layak. Hanya dibangun dengan gedek bukan tembok. Listrik pun seadanya. ”Banyak ya, bisa mencapai puluhan,” sebut Kepala Bidang Statistik, Bappeda NTB, M. Ilham.

Hal serupa dituturkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, Supratman Muslim. ”Proses pembelajaran sarana dan prasaranabanyak yang tidak mendukung. Banyak di daerah terpencil di kami yang tidak terjangkau dengan akses pendidikan, listrik tidak ada, bangunan seadanya,” ujar Supratman Muslim, dalam talkshow terkait pendidikan dasar yang merupakan rangkaian kegiatan Diseminasi Program BEC-TF, Selasa 05 Maret 2013.

Untunglah hadir program CERDAS (Clean Energy to Drive Advancement Schooling) yang merupakan kolaborasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Program Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) yang merupakan hibah dari Uni Eropa dan pemerintah kerajaan Belanda.

Program CERDAS adalah program kolaborasi antara inisiatif Pengurangan Risiko Bencana dengan Pengembangan Pendidikan. Melalui program ini sekolah-sekolah mendapatkan pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan.  Tentu saja anak-anak dan komunitas di sekitar lokasi sekolah terpencil ikut merasakan manfaatnya. Mereka mendapat pembagian Lampu LED yang dapat diisi ulang untuk belajar di rumah.

Dua sekolah dasar negeri (SDN) di Nusa Tenggara Barat yang tidak memiliki sistem kelistrikan, menjadi rintisan program tersebut., SDN 2 Puncak Jeringo (Lombok Timur) dan 8 SDN Buwun Mas (Lombok Barat). ”Minat belajar anak jadi bertambah, tadinya tidak mau belajar karena gelap, sekarang mau belajar. Ini kan bisa meningkatkan indeks prestasi murid dan mutu pendidikannya,” ucap M. Ilham.

Trobosan luar biasa kalau menurut Rektor Universitas Mataram, Prof Sunarpi. ”Anak-anak menjadi lebih semangat belajarnya.  Masyarakat juga terbantu.  Ini bisa sebagai upaya melek membaca bagi para siswa sekolah dasar di NTB,” tutur Sunarpi dalam talkshow yang berlangsung di Universitas Negeri Mataram tersebut.

Bappeda bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat pun akan berupaya memperluas program ini. Tak hanya di dua sekolah tersebut. “Paling bagus kita akan masukan ke Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018, yang 2008-2013 akan selesai sebentar lagi. Bappeda akan siapkan draftnya untuk kemudian disampaikan ke gubernur, ” terang M. Ilham yang juga hadir menjadi salah satu narasumber talkshow.

Sementara menurut Supratman Muslim, program tersebut akan ditindaklanjuti dengan sinergi perencanaan program yang sudah ada. Kemudian akan dianggarkan dalam APBD. “Kami ajukan nanti pengganggaran ABPD 1 untuk provinsi, APBD 2 di kab/kota,” sebutnya.

Namun program ini tidak bisa berjalan dengan baik bila tidak didukung partisipasi masyarakat dan lembaga terkait. Termasuk dalam tata kelolanya. “Salah satu unsur tata kelola yang baik adalah meningkatkan peran serta masyarakat. Misalnya setiap sekolah, menerima dana BOS, partisipasi masyarakat dalam rangka pengelolaan anggaran melalui komite sekolah, ini pemantauan juga dari masyarakat. Kalau terjadi ketimpangan yang dilakukan pihak sekolah. Pembangunan gedung tak sesuai dengan anggaran yang sudah diberikan laporkan, manajemen sekolah pasti jadi lebih baik, ini yang akan kita sampaikan juga ke masyarakat,” contoh Supratman Muslim.

Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan dasar. “Butuh komitmen dan peran aktif pemimpinnya, gubernur, bupati/walikota juga,  khususnya dinas pendidikan baik yang ada di tingkat provinsi/kab/kota untuk terus menerus memperbaiki tata kelola pendidikan dasar mereka,” tegas Sunarpi. Selain itu, bila ingin mereplikasi program ini ke sekolah atau daerah lain sebaiknya memperhatikan kondisi sosial, budaya, adat istiadat daerah masing-masing. “Harus ada penyesuaian dan perhatikan juga kebutuhannya,” saran Sunarpi.

Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga diperlukan. Sebab DPRD setempatlah yang akan mengetok palu untuk memperluas atau tidaknyanya program tersebut melalui persetujuan penganggaran dana. ”Sosialisasi juga penting ke DPRD. Kita yang susun draftnya untuk perluasan program CERDAS dan BEC-TF. Mereka yang putuskan,” tutup M. Ilham.