Kunci Sinergitas Pemangku Kepentingan Adalah Komitmen

Sejak desentralisasi, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan meningkatkan layanan dasar pendidikan. Pemerintah daerah punya kewenangan sangat besar dalam upaya melengkapi program yang sudah dilakukan pemerintah pusat.

KBR68H-Sejak desentralisasi, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan meningkatkan layanan dasar pendidikan.  Pemerintah daerah punya kewenangan sangat besar dalam upaya melengkapi program yang sudah dilakukan pemerintah pusat.  Pada pelaksanaan kebijakan, pemerintah daerah juga harus bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain, mulai dari DPRD hingga masyarakat yang dipimpinnya. Namun kadang dalam melakasakan kebijakan, antar pemangku kepentingan tak sinergis. Akibatnya program tak berjalan baik dan target tak tercapai.

Masalah yang sama terjadi dalam pengelolaan pendidikan dasar. Salah satu yang dikeluhkan adalah masalah pembagian kewenangan yang tak sebanding dengan pendanaan.  Daerah mengeluh punya kewenangan cukup banyak namun pendanaan lebih banyak ditingkat pusat atau propinsi. ”Pembagian kewenangan tak cocok di lapangan. Kewenangan terbanyak di kabupaten namun pendanaan lebih banyak di propinsi atau pusat,” kata Kepala Dinas Pendidikan DIY Drs Baskara Aji.

Yang Penting Komitmen
Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta  yang juga merupakan Konsultan Pendidikan Prof Slamet, P.H, PhD mengamini adanya masalah ini. Masalah lain dari desentraliasai adalah ada missing link antara  pemerintah pusat atau Kementerian dalam masalah pendidikan dengan dinas di kota atau kabupaten. ”
Dinas pendidikan propinsi tidak dibawah kementerian, dinas pemerintah kota tak dibawah propinsi . Ini terjadi semacam missing link. Perlu ada satu mekanisme  pertemuan bahwa hubungan tak lagi struktural tapi fungsional. Tapi tampaknya ini tak diperhatikan,” kata Slamet. Itu sebab terkadang sejumlah program atau kebijakan pemerintah pusat terkadang tak sampai. ” Sebab apa yang dianggap menteri penting belum tentu dianggap penting Dinas Pendidikan. Demikian pula level kabupaten/kota,” tambah Slamet dalam talkshow di auditorium Universitas Negeri Yogyakarta tersebut. 

Selain dengan para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, program juga mestinya melibatkan masyarakat. Dalam pendidikan pelibatan itu diantaranya dilakukan Dewan Dewan Pendidikan. Namun sayangnya beberapa saran dari Dewan Pendidikan tak didengar pembuat kebijakan. ”Advise dewan pendidikan tidak banyak diperhatikan mereka,” kata Prof Wuryadi dari  Dewan Pendidikan DIY.

Untuk memecahkan masalah ini menurut Slamet selain perlu ada mekanisme untuk mempertemukan pemangku kemenptingan ini yang terpenting adalah adanya komitmen yang sama. ” Ini secara umum Indonesia kurang komitmen atas apa yang diputuskan, kita banyak lakukan kepemimpinan dan manajemen ritual, tahu yang ditulis tapi tak laksanakan dengan baik,” kata dia.

Komitmen inilah yang membuat Kota Probolinggo bisa menerapkan program-program tata kelola pendidikan dasar dari Basic Education capacity Trust Fund ( BEC-TF).  Kasubag Program/Penanggung jawab BEC-TF  Kota Probolinggo Arik Wilujeng, S.Sos. M.Si bercerita tentang upaya yang mereka lakukan menyakinkan pemangku kepentingan tentang beragam program yang akan mereka adopsi. Tapi karena ada kesamaan komitmen yaitu untuk mencapai Standar Pendidikan Minimun (SPM),  ia dengan mudah mendapat dukungan dari stake holder pendidikan setempat.

Kota Probolinggo mengadopsi program TRIMS (Reporting and Information Management by School), BOSDA Berformula dan MECH (Monitoring Evaluation –Complain Handling). Salah satu yang hasilnya terlihat bagus adalah TRIMS. “TRIMS 2010. 2011 sudah jalan. Final 2012 sudah terlihat hasilnya sangat bagus. Kita menjadi tahu, istilahnya tahu raport kita seperti apa. Dari mulai satuan pendidikan, kotanya menjadi tahu,” cerita Arik. Kini pasca penerapan TRIMS, Arik mengklaim dari 15 butir SPM yang harus dicapai, Kota Probolinggo sudah meraih 12 diantaranya.

Yogyakarta Tertarik Aplikasi TRIMS

Salah satu yang menjadi komitmen bersama dalam pembenahan tata kelola pendidikan di Yogyakarta adalah membuat data yang terpadu dan online. ” Karena Pemda canangkan IT base government,” kata Prof Wuryadi.  Namun data sekolah di DIY sudah online namun masih belum detil.  ”instrumen belum detil, misal terkait dengan kerusakan kelas. Kita kesulitan rumuskan mana rusak ruangan, berat dlsb,” kata Baskara Aji dalam talkshow yang digelar dalam seminar hasil-hasil program BEC-TF itu.
Karena itu Yogyakarta tertarik dengan aplikasi TRIMS yang telah digunakan oleh puluhan kota/kabupaten lain. Namun Prof Wuryadi mengingatkan bila ingin merplikasi program BEC-TF ini, Dinas Pendidikan Yogyakarta perlu bersiap dulu. ”Kalau mau replikasi program, perangkat IT dan pelakunya harus disiapkan dulu, DIY tak terlampau masalah karena ada program 20 komputer buat lab IT di sekolah,” kata Wuryadi.   Ia mengingatkan program IT Base Goverment DIY yang masih butuh pembenahan.

Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta  yang juga merupakan Konsultan Pendidikan Prof Slamet, P.H, mengatakan tantangan  saat ini adalah menyebarluaskan secara merata akurat dna konsisten program BEC-TF yang dinilainya sudah cukup bagus. ”Ini menjadi tantangan implementasi. Produknya bagus tapi saya merasa ada ganjalan dalam implementasi konsep. Permasalahan di Indonesia selalu pada level impelmentasi, kita harus konsiten ”tutup Slamet.

Acara ini terselenggara atas kerjasama KBR68H, Program BEC-TF dan Kemdikbud.