KBR, Jakarta- Ikatan Guru Indonesia (IGI) menyambut baik rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengganti sistem Ujian Nasional (UN) dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Dalam asesmen kompetensi minimum, kompetensi yang diukur benar-benar minimum yakni literasi dan numerasi.
Literasi yakni menganalisa suatu bacaan. Sedangkan numerasi kemampuan menganalisa dan menggunakan angka.
Selain itu, dalam penilaian tersebut juga dilakukan survei karakter. Tujuannya untuk mengetahui karakter anak di sekolah, misalnya terkait toleransi dan gotong royong.
Pembina IGI Satria Dharma mengatakan bahwa pihaknya sudah sejak lama mendesak Mendikbud untuk menghapus UN. Menurutnya, Ujian ini tidak bermanfaat bagi siswa.
"Mereka tidak melihat pentingnya UN untuk anak-anak mereka? kalau tidak ada UN anak-anak akan fokus terhadap pembelajaran. Jadi bukan lagi belajar untuk UN, tapi mereka akan belajar untuk kehidupan mereka, untuk mendapatkan bekal hidup," ucap Satria kepada KBR, Rabu, (11/12/2019).
Baca juga:
'Merdeka Belajar', Mendikbud Nadiem Pastikan UN Dihapus Tahun 2021
BSNP: Ujian Nasional Sulit Bikin Murid Pintar
Satria menambahkan ujian nasional juga membebankan secara finansial bagi orang tua siswa.
Sebab orang tua siswa harus mendaftarkan anaknya ke lembaga bimbingan belajar yang biayanya tidak murah.
Kata Satria, dengan pemberlakuan asesmen maka siswa dapat mengevaluasi pembelajarannya.
Sementara itu, Ia mencermati bahwa sekolah sudah siap melaksanakan asesmen kompetensi minimum pada 2021 nanti.
Bahkan ia mengklaim tahun depan sekolah sudah siap. Namun menurutnya, ada urusan prosedural seperti penganggaran untuk UN yang tidak dapat dihapuskan secara instan.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Mendikbud mengkaji dengan cermat Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter sebelum diterapkan sebagai pengganti Ujian.
Ma’ruf mempersilakan Nadiem menghapus Ujian Nasional sebagai kebijakan baru di lingkungan Kemendikbud.
Namun, Ia menegaskan bahwa sistem penilaian seperti ujian nasional menjadi penting untuk mengukur kompetensi dan kemampuan siswa di Indonesia.
Editor: Ardhi Rosyadi
Ikatan Guru Sambut Baik Rencana Mendikbud Ubah Sistem UN
"Mereka tidak melihat pentingnya UN untuk anak-anak mereka? kalau tidak ada UN anak akan fokus terhadap pembelajaran. Jadi bukan lagi belajar untuk UN, tapi mereka belajar untuk kehidupan mereka."
Pelajar mengikuti ujian sekolah menggunakan gawai di SMK Negeri 1 Warungasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (27/11/2019). ANTARA FOTO/Harviyan Perdana.
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - BERITA
Di China, Pengidap Virus Corona Wuhan Naik Dua Kali Lipat dalam Sehari
Pada Senin (27/1/2020), ada 2.761 orang pengidap virus Corona Wuhan di China . Tapi pada Selasa (28/1/2020), jumlahnya sudah naik jadi 4.515 orang.Proyek Revitalisasi Monas, Ini Alasan Mensesneg Minta Dihentikan
"Kita surati aja. (Kapan mau nyuratin?) Secepatnya,” Banjir di Bandung Belum Surut, 59 Ribu Orang Terdampak
"Sebanyak 18.046 KK/59.917 jiwa terdampak banjir dengan ketinggian muka air rata-rata 10-200 sentimeter."Virus Corona Novel, Menkes Terawan Pastikan 200 Lebih WNI di Wuhan Sehat
"Tidak ada dibuat-buat laporan Kemlu, saya malah jadi senang bahwa itu bukti bahwa mereka itu tetap sehat di tengah yang lain sakit kita tetap sehat," Polri Bentuk Satgas Pilkada Serentak
"Polri didukung penuh oleh teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak, PON 20 di Papua, serta seluruh program pembangunan yang dicanangkan pemerintah."Kemenkes Catat 13 Orang yang Diamati, 11 Negatif Corona
"Dua masih dilakukan pemeriksaan mudah-mudahan besok sudah ada hasilnya. Ingat ya aku ngomongin people under observation bukan Novel Corona," Sunda Empire, Polisi Periksa 5 Saksi
"Di antaranya adalah saksi tempat digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire,"Eksepsi Ditolak, Kuasa Hukum Tapol Papua: Sudah Diduga Dari Awal
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf, Mendelegitimasi HAM
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.Yasonna: Saya Belum Tolol Untuk Rintangi Penyidikan
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.KKP: Thermo Scanner Belum Tentu Bisa Deteksi Virus Corona
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.Ketua KPK Evaluasi 366 Kasus Dugaan Korupsi, Akan Ada Kasus yang Dihentikan?
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."Waspada Virus Corona Wuhan, Bali Kintamani Festival Ditunda
"Penundaan ini dalam batas waktu yang tidak ditentukan, tetapi kami usahakan tahun ini bisa jalan, sambil menunggu situasi di sana (Tiongkok) kondusif."Lokataru: Jokowi Suporter Koruptor
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."Menkes Fokuskan Pencegahan Virus Corona Wuhan di Bandara dan Pelabuhan
"Leading sector ya KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan), karena yang akan tahu mau dibawa kemana, RS rujukan yang sudah ditentukan di mana, untuk dilakukan SOP pemeriksaan secara ketat."DPR: Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Tak Penting
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."Ini Alasan Ketua KPK Belum Berhasil Tangkap Harun Masiku
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.Rommy Eks-Ketua PPP Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Ajukan Banding
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dubes Arab : Tambahan Kuota Haji Tunggu Proyek Perluasan di Arab Rampung
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besarMasih Angkat Honorer, KemenPAN-RB Akan Berikan Sanksi
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi mana
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 15
Kabar Baru Jam 14
Kabar Baru Jam 13
Kabar Baru Jam 12
Erlin: Edutrip Hadir untuk Meningkatkan Minat Anak ke Museum