Tahun Pilkada, Media Diminta Berhati-Hati

"Tahun depan tercatat bakal ada lebih dari 200 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak. Rinciannya adalah 196 pemilihan bupati dan walikota serta 8 pemilihan gubernur."

KBR, Tomohon - Tahun depan tercatat bakal ada lebih dari 200 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak. Rinciannya adalah 196 pemilihan bupati dan walikota serta 8 pemilihan gubernur. Di sisi lain, DPR hingga kini belum juga menyetujui perppu pilkada langsung tersebut. Akibatnya, ada keraguan dari KPU untuk tetap menyiapkan aturan pelaksanaan pilkada langsung dan serentak. Aturan tersebut nantinya akan menjadi pegangan bagi KPU daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan pilkada.

Menanggapi situasi ini, Ketua KPUD Tomohon, Beldie Tombeg menyatakan sebagai penyelenggara, mereka harus siap dengan apapun keputusan yang diambil. Namun, bila pilihannya adalah pemilu serentak, maka akan meringankan kerja KPUD terkait pemutakhiran data pemilih. "Yang cukup menyita waktu adalah pemutakhiran data pemilu. Bayangkan jika dalam setiap penyelenggaraan pilkada, kita pisah, pasti akan melakukan pemutakhiran data pemilih. Hal yang sama, tapi pemilihnya pasti berbeda. Kalau dilaksanakan serentak, akan mengurangi waktu dan beban," kata Beldie dalam program perbincangan Pilar Demokrasi.

Pengamat Sosial dari FISIP Universitas Sam Ratulangi Maria Heni memprediksi masyarakat akan mampu beradaptasi dengan model pemilu serentak. Namun, kata dia, butuh sosialisasi yang baik dari media massa. Media memberi peran krusial terhadap pembentukan opini publik. Maria menyoroti sepak terjang terutama media penyiaran seperti televisi. Perlu diwaspadai terkait tarikan kepentingan pemodal di balik media. Apalagi masyarakat negeri ini belum memiliki filter yang baik dalam mengunyah media. "Yang kita perlukan adalah bagaimana Komisi Penyiaran Indoneisa, menempatkan atau membatasi pemberitaan. Dalam bagian mana, masyarakat melihat itu sebagai suatu pembelajaran, dan dalam bagian yang dilihat sebagai satu kampanye. Sering kedua-duanya itu agak tumpang tindih," tutur Maria.

Praktisi media, Heri Kristian mengakui banyak hal yang harus dikritik dari dunia tempatnya berkiprah. Dunia media mulai bergerak menyerupai dunia politik yang identik dengan transaksional. Sementara terkait pemilu serentak, Heri berharap KPU lebih aktif menggandeng seluruh media tanpa terkecuali. Ini penting agar informasi benar-benar sampai ke akar rumput. "Sehingga pembelajaran demokrasi di daerah kita itu rata. Kalau tidak nanti hanya milik lembaga tertentu. Dan tidak usah khawatir dianggap berpihak, kalau itu rata kan tidak akan berpihak," ujar Heri.

Baik Maria dan Heri sepakat kematangan berdemokrasi dan berpolitik masyarakat sangat ditentukan oleh media. Karenanya perlu adanya mekanisme saling kontrol di antara lembaga-lembaga terkait, baik KPU, Bawaslu, KPU, KIP, KPI, dan lainnya.

Editor: Sutami

• Pilar Demokrasi
• Pilkada
• KPU