Presiden Jokowi: Negara Ini Kebanyakan Peraturan

"Itu sedikit-sedikit diatur, akhirnya kecepatan dalam bergerak, memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat, padahal negara sebesar apapun inginnya fleksibel."

BERITA | NASIONAL

Rabu, 13 Nov 2019 18:01 WIB

Author

Dian Kurniati, Adi Ahdiat

Presiden Jokowi: Negara Ini Kebanyakan Peraturan

Presiden Joko Widodo usai menyampaikan pidato awal masa jabatan presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Jakarta, Minggu (20/10/2019). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menilai Indonesia terlalu banyak membuat peraturan. Ia khawatir hal tersebut bisa menghambat investasi serta memperlambat kerja pemerintah.

"Jangan banyak-banyak membuat Perda. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Setop!" kata Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (13/11/2019).

"Itu sedikit-sedikit diatur, akhirnya kecepatan dalam bergerak, memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat, padahal negara sebesar apapun inginnya fleksibel, cepat merespons semua perubahan, tapi kita kebanyakan peraturan, buat apa?" kata dia lagi.

Jokowi pun memerintahkan semua kepala daerah untuk memangkas berbagai regulasi dari level peraturan daerah (perda), peraturan gubernur (pergub), peraturan wali kota (perwali), dan peraturan bupati (perbup) yang menghambat proses perizinan berusaha.

Jokowi meminta para bawahannya berfokus mengatasi jumlah pengangguran yang mencapai sekitar 7 juta orang, baik dengan menggenjot produksi barang ekspor, produksi barang substitusi impor, serta memberi izin industri demi perluasan lapangan kerja.


Baca Juga: YLBHI: Pidato Pelantikan Jokowi 'Sangat Berbahaya'


Mencontoh Amerika

Terkait masalah peraturan ini, Presiden Jokowi mencontohkan sistem pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang menurutnya efisien.

"Minggu lalu saya ketemu dengan Secretary Ross dari Amerika, tangan kanannya Presiden Trump, saat ini di AS kalau menterinya mau membuat 1 peraturan menteri, dia harus mencabut 2 peraturan menteri sebelumnya. Artinya keluar 1 (aturan) hilang 2 (aturan)," ungkap Jokowi, seperti dikutip Antara, Rabu (13/11/2019).

"Semua harus mengerti mengenai masalah-masalah ini, agar tidak ada saling menyalahkan, tidak ada bisik-bisikan, tidak ada saling menjegal, sudah setop, semua harus bekerja bersama-sama, mumpung suasana politik kita sangat sangat bagus. Ini yang harus terus kita rawat dan jaga semua menjalankan tugas masing-masing, tapi saling berkomunikasi, terbuka dan menjaga agenda besar bangsa ini, menjaga ketertiban nasional kerukunan itu wajib," tegas Jokowi. 

Editor: Sindu Dharmawan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Bekas Napi Koruptor Harus Jeda Lima Tahun Sebelum Maju di Pilkada