Share This

KPK Menang Praperadilan Tersangka Dugaan Korupsi Heli AW-101

"Hakim memutuskan menolak praperadilan yang diajukan pemohon dan membebankan biaya perkara kepada pemohon,"

NASIONAL

Jumat, 10 Nov 2017 19:46 WIB

Winna Wijaya
Author

Winna Wijaya

Ilustrasi: Heli AW101. (Sumber: Agusta)

KBR, Jakarta- Hakim Kusno menolak   praperadilan yang diajukan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh, yang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter AW-101 oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).   Irfan menggugat lantaran yang menangani perkara bukan  dari kepolisian dan kejaksaan sebagaimana diatur dalam KUHAP.  

"Berdasarkan pertimbangan yang ada, hakim memutuskan menolak praperadilan yang diajukan pemohon dan membebankan biaya perkara kepada pemohon," kata Kusno dalam Sidang Praperadilan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (10/11/17).

Menurut Hakim,  yang bertugas sebagai penyidik sudah diatur dalam KUHP, sehingga pengajuan tersebut haruslah ditolak. 

Sebelumnya  pemohon menggunakan  putusan praperadilan eks Ketua BPK Hadi Purnomo yang menang sebagai dasar gugatan. Hakim Kusno mengatakan  putusan itu telah dibatalkan putusan Mahkamah Agung sehingga  tak bisa  jadi alasan hukum.

Dalam persidangan KPK   membeberkan bukti  Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sejumlah saksi  dan dokumen yang menguatkan adanya dugaan tindak pidana korupsi  pengadaan heli.

Editor: Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.