Share This

Indonesia Siap Bantu Perdamaian di Afghanistan

"Kita dianggap netral, di tengah dan tidak memiliki kepentingan,"

BERITA , NASIONAL

Selasa, 21 Nov 2017 17:13 WIB

Author

Ninik Yuniati

Indonesia Siap Bantu Perdamaian di Afghanistan

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) menjamu Ketua Mejelis Tinggi Perdamaian Afghanistan Mohammad Karim Khalili (kedua kiri) bersama delegasi di Resto Cafe Grand Garden, Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11). (Foto: Antara)

KBR, Bogor- Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia siap berperan aktif mendorong perdamaian di Afghanistan. Kata Jokowi   Afghanistan melalui Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan Karim Khalili meminta bantuan Indonesia untuk berkontribusi menyelesaikan konflik di negaranya.

Permintaan Afghanistan ini kata Jokowi karena  memandang Indonesia mempunyai kapasitas   mengelola keberagaman. Selain itu, Indonesia dinilai tidak memiliki kepentingan apapun atas Afghanistan. Hal ini disampaikan Jokowi saat menerima kunjungan Karim Halili beserta 35 delegasi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Karena kita dianggap yang pertama Islam Indonesia adalah Islam moderat. Yang kedua kita dianggap netral, di tengah dan tidak memiliki kepentingan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (21/11/2017).

Jokowi menambahkan, Halili dan delegasi akan bertemu dengan NU dan Muhammadiyah. Mereka juga akan mengunjungi pondok pesantren dan para ulama untuk belajar tentang toleransi.

"Untuk melihat kenapa di Indonesia bisa rukun bersaudara seperti yang tadi saya ceritakan. Tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk ikut menyelesaikan perdamaian di Afghanistan," ujar Jokowi

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.