Tagih Janji ala Pemuda Samarinda

"Kaum muda di Kalimantan Timur punya cara tersendiri untuk aktif dalam berpolitik."

KBR, Samarinda – Kaum muda di Kalimantan Timur punya cara tersendiri untuk aktif dalam berpolitik. Meski momentum pemilu sudah lewat, kaum muda aktif melakukan pemantauan terhadap kinerja parlemen setempat. Caranya dengan memanfaatkan media sosial. Gerakan ini dipelopori oleh sebuah LSM bernama Kelompok 30 alias Pokja 30. Ketua kelompok ini Yustinus Sapto Hardjanto mengatakan gerakan ini diciptakan untuk membuat kelompok muda melek informasi dan demokrasi. “Kita dorong teman-teman muda untuk menagih janji baik untuk anggota parlemen maupun lembaga eksekutif. Kita akan berdialog dengan masing-masing komisi untuk mengawasi kinerja DPRD Kaltim,” ujar Sapto dalam program perbincangan Pilar Demokrasi KBR.

Anggota DPRD Fraksi PKB Provinsi Kalimantan Timur Safrudin menilai, gerakan menagih janji adalah hal yang positif. Gerakan ini katanya, bisa menjadi pengingat bila mereka yang sudah duduk di parlemen belum menepati janji-janjinya. Safrudin menyebut, dirinya berusaha menepati janji yang diucapkan saat berkampanye. “Ada beberapa program yang saya janjikan kepada masyarakat. Saya dukung persamaan gender, saya juga berjanji memperjuangkan nasib perempuan. Kita tahu selama ini perempuan sulit mendapatkan akses kesehatan saat mau melahirkan, mereka sulit. Kita akan berusaha bantu mereka,” ujar Safrudin.

Melalui fraksi-fraksi di DPRD, mereka yang terpilih diharapkan bisa merealisasikan janji-janji seperti peningkatan kesejahteraan, infrastruktur hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Timur. Ada berbagai cara mendorong cita-cita masyarakat melalui legislasi di DPRD. “Lewat peran dan fungsi legislasi DPRD kami tepati janji kami. Kami juga mencermati perubahan kesejahteraan masyarakat melalui Peraturan Daerah,” jelas Safrudin.

Salah satu peserta diskusi Pilar Demokrasi yang berlangsung di Samarinda, Irfan mempertanyakan langkah dan progam DPRD dalam mendorong pemerintah mempersiapkan ekonomi ASEAN 2015.  Sedangkan Rama yang berada di Banjarmasin meminta agar gerakan menagih janji ini juga termasuk dalam menagih hasil kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, Anggota DPRD Fraksi PKB Provinsi Kalimantan Timur Safrudin menjelaskan, parlemen merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari eskekutif dan yudikatif. Menurutnya ada beberapa program yang dulu disuarakan dan berusaha direalisasikan. Namun, aspirasi yang dulu disuarakan juga harus disesuaikan dengan program pemerintah daerah yang sedang disusun. Menurut Safrudin, parlemen juga memiliki keterbatasan sehingga tidak semua janji bisa langsung ditepati. " Jadi program pemerintah dan keinginan parlemen harus bisa berjalan bersama," jelasnya.

Yustinus Sapto Hardjanto, pemimpin LSM Pokja 30 meminta anggota parlemen bisa memberikan informasi kegiatan dan kunjungan melalui jejaring sosial. Ini agar kegiatan anggota legislatif bisa terpantau. " Sudah mulai ada yang membagi, tetapi masih malu-malu. Kita akan terus pantau kegiatan DPRD agar sesuai dengan janji saat kampanye dulu," katanya.

Sedangkan Ketua KPU Kaltim M. Taufik mengakui kegiatan masyarakat menagih janji mereka yang terpilih patut diapresiasi. Kata dia, kegiatan masyarakat ini menjadi pembelajaran politik. Kegiatan seperti ini menurut Taufik berhasil menaikkan angka partisipasi warga dalam pemilu. “Ada peningkatan partisipasi di pemilu 2014 baik pemilu legislatif maupun presiden,” tutup  M.Taufik.

Editor: Sutami

• Pilar Demokrasi
• Pemilu
• Tagih Janji