Share This

Pemerintah Minta Bantuan Alat Berat Swasta untuk Pencarian Korban Gempa Sulteng

Tim SAR masih membutuhkan alat-alat berat untuk mempercepat evakuasi dan pembersihan pascagempa dan tsunami.

NASIONAL

Selasa, 02 Okt 2018 19:39 WIB

Winna Wijaya, Ria Apriyani
Author

Winna Wijaya, Ria Apriyani

Tim Basarnas dibantu warga mengangkat jenazah saat evakuasi pascagempa di Kompleks Perumahan Nasional Kelurahan Bala Roa, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (2/10). ANTARA FOTO/Darwin.

KBR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta bantuan perusahaan-perusahaan swasta untuk mengirimkan alat berat ke Sulawesi Tengah. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Syarief Burhanudin mengatakan, tim SAR masih membutuhkan alat-alat berat untuk mempercepat proses pencarian dan penyelamatan korban pascagempa dan tsunami.

"Yang paling penting sekarang kalau ada alat-alat yang dekat dengan Palu, dibantu, dikirim ke sana. Dan itu semua dibayar pak. Pemerintah membayar. Jadi tidak ada kekhawatiran bekerja secara gratis," kata Syarief di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Syarief menyebut masih banyak daerah yang terisolasi. Saat ini baru sekitar sembilan ekskavator milik Adhi Karya dan sejumlah kontraktor lokal. Ekskavator dan loader tambahan diperlukan untuk mengangkat runtuhan-runtuhan bangunan.

Kementerian PUPR menargetkan proses pembersihan rampung dalam dua minggu ke depan. Syarief menekankan hal itu penting untuk menyembuhkan trauma masyarakat.

"Kita kurangi dulu kecepatan pembangunan, kemanusiaannya dulu," ujarnya.

Pengerahan alat berat milik swasta tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/10/2018). Evakuasi korban menjadi salah satu prioritas Jokowi pascagempa dan tsunami di Sulteng.

Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk mengerahkan semua alat berat milik pemerintah di sekitar Sulteng, untuk dikirim ke Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Donggala. Selain itu, Jokowi juga meminta PUPR meminjam alat berat milik swasta, seperti dari pengusaha tambang, perkebunan dan perusahaan konstruksi.

Jokowi mengatakan, proses evakuasi korban gempa dan tsunami memerlukan alat berat, karena kebanyakan korban tertimbun reruntuhkan. Menurutnya, sekitar 20 alat berat yang sejak kemarin terkirim ke Sulteng, masih sangat kurang.

Baca juga:

Kekurangan alat berat juga dikeluhkan Kepala Basarnas Kota Palu, Basarno. Ia mengatakan, 12 alat berat yang ada baru bisa mencakup penanganan di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Parigi. Sementara untuk Kabupaten Sigi hingga kini belum ada alat berat. 

"Hingga pemantauan kami kemarin monitoring kami kemarin masih butuh sekitar empat alat. Dan ini kemungkinan masih bertambah lagi tetapi berdasarkan pemantauan hasil sementara kami butuh ada empat untuk meng-cover daerah Toboli, Kabupaten Sigi," kata Basarno kepada KBR melalui telepon, Selasa (2/10/2018).

Basarno menuturkan, untuk sementara ini evakuasi masih difokuskan di Hotel Roa-Roa, Kota Palu. Sementara penyelamatan di Perumnas Balaroa dan Perumnas BTN Petabo juga masih dilakukan kendati belum membuahkan hasil.

Hingga hari kelima pasca gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, evakuasi masih berpusat di Parigi, sementara masih ada 22 kecamatan yang belum tersentuh. Itu sebab, petugas dan relawan dikerahkan ke titik-titik tersebut.

Editor: Gilang Ramadhan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.