Alasan Wiranto Masih Batasi Akses Asing ke Papua

Kata Wiranto, banyak pemberitaan dari media asing yang tidak benar. Ia mencontohkan ada pemberitaan satu daerah di Papua yang menyatakan diri merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia.

BERITA | NASIONAL

Senin, 09 Sep 2019 21:35 WIB

Author

Dwi Reinjani

Alasan Wiranto Masih Batasi Akses Asing ke Papua

Menko Polhukam Wiranto. (Foto: ANTARA/Renald Ghifari)

KBR, Jakarta - Pemerintah masih membatasi akses jurnalis dan wisatawan asing ke Papua.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengklaim kondisi di Papua dan Papua Barat belum sepenuhnya kondusif.

Wiranto menyebut masih ada kekhawatiran campur tangan asing sebagai provokator di Papua. Karena itu, kata Wiranto, untuk melindungi masyarakat Papua dan asing pembatasan harus dilakukan, lantaran sulit membedakan jurnalis, wisatawan dan provokator asing.

“Hingga sementara memang kita berlakukan pembatasan dengan syarat-syarat tertentu, tidak ditutup ya pembatasan dengan syarat-syarat tertentu sehingga tidak sebebas-bebasnya. Kita harapkan nanti segera pulih kembali tentu kita justru undang untuk melihat, untuk menjadi wisatawan di Raja Ampat, di tempat-tempat lain di Papua dan Papua Barat. Tapi sementara ini memang belum. Jadi keadaan inilah yang memaksa kita untuk melakukan langkah-langkah seperti itu," kata Wiranto, di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Selain itu, kata Wiranto, banyak pemberitaan dari media asing yang tidak benar. Wiranto mencontohkan adanya satu daerah di Papua yang menyatakan diri merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia.

Menurut Wiranto, berita-berita semacam itu dan pemberitaan terkait pembunuhan atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dilansir terus menerus, padahal tidak sesuai kejadian aslinya.

Agar berita semacam itu tidak terus disebarkan, kata Wiranto, perwakilan Indonesia di Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa telah bertemu dengan Komisioner Komisi Tinggi HAM untuk menyaring dan tidak langsung mempercayai berita-berita semacam itu.

Dana Perbaikan Infrastruktur


Wiranto menambahkan pemerintah sudah menyiapkan dana untuk melakukan perbaikan fasilitas dan objek vital di Papua dan Papua Barat, pascarusuh. Fasilitas umum itu misalnya gedung perkantoran, penerangan jalan, gedung pemerintahan dan lain-lain.

Menurutnya perbaikan fasilitas dilakukan agar kerja-kerja pembangunan yang dilakukan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat kembali dilakukan.

“Sudah ada instruksi presiden agar segera dilakukan pembangunan kembali, agar obyek-obyek penting atau fasilitas umum segera bisa berfungsi. Dalam rapat tadi paling tidak sudah tersedia dana Rp100 milyar untuk membangun kembali. Sedangkan untuk membangun milik-milik perorangan yang rusak, juga sedang dipikirkan untuk mendapatkan bantuan-bantuan agar mereka bisa membangun kembali. Apakah itu toko, kios atau rumah yang kemarin kena kerusuhan," tambah Wiranto.

Namun menurut Wiranto, perbaikan akan dilakukan setelah proses pembersihan puing-puing di jalanan selesai. Lantaran jika akses jalan masih terhambat maka kementerian PUPR juga tidak dapat memulai perbaikannya.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Polisi Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Beraksi Sendiri

Pemulihan Gambut Pasca Kebakaran

Kabar Baru Jam 15

Soal Portal Aduan ASN Radikal