Share This

Bentuk Densus Tipikor, Mabes Polri Minta Tambahan Dana Hampir 1 T

"Untuk memperkuat penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dengan pembentukan Densus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Target ditetapkan tahun ini dan bisa operasional pada tahun 2018,"

BERITA , NASIONAL

Selasa, 19 Sep 2017 21:58 WIB

Ilustrasi: KPK menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 975 miliar untuk kegiatan Densus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018. Hal itu disampaikan Asisten Perencanaan dan Anggaran Polri, Bambang Sunarwibowo, dalam rapat anggaran dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen RI.

Bambang mengatakan, penambahan anggaran tersebut untuk biaya operasional kegiatan Densus Tipikor. Angka itu diluar peralatan dan fasilitas. Densus Tipikor ditargetkan terbentuk pada akhir tahun ini dan bisa beroperasi pada awal 2018.

"Peningkatan kegiatan komponen baru dan volume kegiatan dalam rangka peningkatan operasional Polri sebesar 975 miliar. Antara lain untuk memperkuat penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dengan pembentukan Densus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Target ditetapkan tahun ini dan bisa operasional pada tahun 2018," kata Bambang di ruang rapat Komisi III DPR RI, Selasa (19/09/17)

Permintaan penambahan anggaran oleh Polri ini disambut positif oleh Komisi III DPR RI Bidang Hukum. Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo menyampaikan, penambahan anggaran untuk kegiatan Densus Tipikor ini akan menjadi prioritas. Sebab, kata Dia, pembentukan Densus Tipikor merupakan desakan dari Komisi III DPR RI untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kasian kalau KPK sendirian kan. Jadi harus dibantu oleh Kepolisian," ujarnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.