Share This

Ribuan Warga Rejang Lebong Terancam Tidak Punya Hak Pilih

"Ternyata banyak warga yang belum melakukan perekaman e-ktp."

BERITA , NUSANTARA

Selasa, 07 Agus 2018 09:04 WIB

Kantor sekretariat KPU Rejang Lebong (Foto: KBR/Muh Antoni)

KBR, Rejang Lebong-  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong menemukan sebanyak 3.600 warganya terancam tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.  Ketua KPU Rejang lebong, Restu S Wibowo mengatakan, ribuan warga yang terancam tidak bisa memilih tersebut dikarenakan belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Saya sudah lapor ke bupati, rencananya tanggal 8 nanti kita akan rapat dengan beliau untuk penyelesaian data pemilih ini,” kata Restu kepada KBR di KPU Rejang Lebong, Senin (6/8).

Restu    telah memerintahkan petugas-petugas di lapangan, yang berada di setiap kecamatan untuk mendata Kartu Keluarga.

“Hal ini kan berdasarkan data Disdukcapil Rejang Lebong, ternyata banyak warga yang belum melakukan perekaman e-ktp. Jadi petugas kita mendata dulu kartu keluarganya,” ujar Restu.

Selanjutnya, pemilih yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut akan diarahkan melakukan perekaman e-ktp di Disdukcapil setempat.

“Langkah pertama yang dilakukan adalah karena Nomor Induk Kependudukan harus memiliki kartu keluarga terlebih dahulu. Jadi tugas kami akan mendata hal tersebut lalu dilaporkan ke Disdukcapil kemudian melakukan pembuatan kartu keluarga,” jelasnya.


Editor: Fajar Aryanto

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.