Share This

Delapan Kabupaten di Aceh Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

"Kami sampaikan jangan sampai mereka melakukan pembakaran hutan, karena hukumnya sangat berat. Beberapa orang atau perusahaan sudah dihukum, jadi Pemerintah tidak main-main."

BERITA , NUSANTARA

Kamis, 16 Agus 2018 17:13 WIB

Ilustrasi: Antara

KBR, Aceh- Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat, delapan kabupaten di Provinsi Aceh rawan kebakaran hutan dan lahan. 

Kepala Pelaksanan BPBA, Teuku Ahmad Dadek mengungkapkan sebagian besar penyebab kebakaran tersebut akibat maraknya pembukaan lahan baru di area hutan.  Selain itu, masih banyak petani yang membakar sampah sembarangan. 

Padahal, menurut Ahmad Dadek, BPBA bersama aparat keamanan TNI/Polri serta unsur terkait sudah berusaha mencegah kebakaran hutan dengan mengimbau dan memberikan sanksi bagi pelaku yang tertangkap.

"Kami sampaikan jangan sampai mereka melakukan pembakaran hutan, karena hukumnya sangat berat. Beberapa orang atau perusahaan sudah dihukum, jadi Pemerintah tidak main-main," kata Ahmad Dadek kepada KBR, Kamis, (16/8/2018).

Meski begitu, Ahmad Dadek tidak menampik, BPBA kesulitan mencegah tindak pembakaran hutan. Sejauh ini, lembaganya hanya bisa terus berupaya mensosialisasikan agar tidak melakukan pembakaran hutan. 

Termutakhir, api melalap 105 hektare hutan di Aceh Besar dan perkebunan kopi di Kabupaten Bener Meriah pada pekan lalu. Kendati demikian, Ahmad Dadek melaporkan, dua kebakaran di daerah itu sudah padam oleh hujan deras.

Editor: Adia Puja Pradana

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.