Ombudsman: Selama Pandemi, Mayoritas Pengaduan Terkait Bansos Tidak Merata

"Terbanyak adalah penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu dan masyarakatnya yang dituju serta wilayah sasarannya."

BERITA | NASIONAL

Kamis, 04 Jun 2020 10:53 WIB

Author

Dwi Reinjani

Ombudsman: Selama Pandemi,  Mayoritas Pengaduan Terkait Bansos Tidak Merata

Warga membawa paket sembako bansos yang diserahkan petugas kelurahan menjelang PSBB di Kota Dumai, Riau, Minggu (17/5). (Antara/Aswaddy)

KBR, Jakarta-  Penyaluran bantuan sosial selama masa pandemi Covid-19 menjadi hal yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman. Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan, dari jumlah 1.004 laporan hingga 29 Mei, sebanyak 81,3 persen atau sekitar 816 di antaranya merupakan aduan terkait bantuan sosial. Sisanya terkait dengan fasilitas kesehatan, keamanan, hingga transportasi.

"Pengaduan terkait bantuan sosial itu yang terbanyak adalah penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu dan masyarakatnya yang dituju serta wilayah sasarannya. Ini sekali lagi terkait dengan data, karena akibatnya tentu bisa saja salah sasaran terkait dengan penerimaan," kata Rifai dalam konferensi pers secara daring, Rabu (3/6/2020).

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menambahkan,  penyaluran bansos ini juga terkait dengan prosedur dan persyaratan yang tidak jelas. Sehingga, ada masyarakat yang betul-betul membutuhkan namun malah tidak menerima bantuan.

"Masyarakat yang kondisinya lebih darurat, ternyata tidak terdaftar. Misalnya warga yang betul-betul membutuhkan bantuan, tetapi karena tidak terdaftar kemudian tidak mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian ada juga yang terdaftar tapi tidak menerima bantuan. Tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal karena KTP sebagai pendatang," jelasnya.

Baca: Bantuan Berkurang 

Ombudsman juga memberikan catatan penting terhadap penyaluran bansos di beberapa daerah. Di Jambi dan Papua, diduga ada manipulasi data penerima bansos dengan mengurangi jumlah penerima dan mengganti nama penerima dengan nama yang lain. Kemudian di Sulawesi Barat, Ombudsman juga menerima laporan adanya pemotongan bantuan sosial yang semula Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu.

Ombudsman menilai, semrawutnya penyaluran bansos ini bisa memicu terjadinya konflik di masyarakat. Untuk itu pemerintah, khususnya kementerian/lembaga sosial, diminta melakukan evaluasi dan kontrol ketat terhadap mekanisme penyaluran bansos mulai dari pendataan hingga penyaluran.

"Melihat kenaikan laporan yang cukup signifikan pada bidang penyaluran bantuan sosial, membutuhkan perhatian yang intensif dari pemerintah. Beberapa permasalahan dalam pendataan penerimaan bantuan, dapat memunculkan konflik di masyarakat. Ini harus kita hindari," sarannya. 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Valentino Rossi Akan Kembali Ke Arena Balap Pada MotoGP Eropa

Kisruh Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan KPK

Kabar Baru Jam 7

Nakesku Sayang, Nakesku Malang

Eps3. Ketika Burgermu Memanaskan Bumi