Share This

Ini Fatwa MUI Tentang Bermedsos

"Fatwa itu harus ditindaklanjuti oleh aturan-aturan yang bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh fatwa itu."

, BERITA , NASIONAL

Senin, 05 Jun 2017 18:42 WIB

Author

Rafik Maeilana

Ini Fatwa MUI Tentang  Bermedsos

Ketua Umum MUI Maaruf Amin Menkominfo Rudiantara usai konferensi bersama fatwa Medsos, Senin (05/06). Foto: KBR/Rafik M.


KBR, Jakarta- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, tentang hukum dan pedoman bermediasosial. Fatwa ini mengharamkan penyebarluasan informasi dari medsos, tanpa melakui verifikasi.

Ketua Umum MUI, Maaruf Amin mengatakan, fatwa ini dikeluarkan mengingat gejolak konflik di media sisoal semakin membahayakan. Pihaknya juga meminta agar fatwa ini segera diundangkan.

"Fatwa itu harus ditindaklanjuti oleh aturan-aturan yang bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh fatwa itu. Jadi kalau tidak ada aturan, fatwa itu tidak bisa memberi tekanan. Aturan yang tentunya dirumuskan DPR dan bisa dieksekusi oleh kepolisian," kata Ketua Umum MUI, Maaruf Amin  saat jumpa pers di Kantor Kementerian Telekomunikasi dan Informatika, Senin (05/06)

Maaruf Amin menjelaskan, telah mendapatkan masukan dari para ulama di daerah, terkait fatwa ini. Menurut dis, para ulama juga mendesak MUI tidak diam melihat gejolak yang sudah membahayakan.

"Ulama memberikan masukan, kita juga sudah lama sebenarnya melakukan pembahasan terkait ini. Januari lalu juga sebelumnya kita sudah berkoordinasi dengan pihak Kominfo terkait fatwa ini," jelasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.