Pemerintah dan DPR Setuju Tunda Bahas Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan

"Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa kluster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda. Ini sesuai dengan keinginan pemerintah."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 24 Apr 2020 16:57 WIB

Author

Adi Ahdiat

Pemerintah dan DPR Setuju Tunda Bahas Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan

Mahasiswa UIN Maulana Hasanudin Banten berunjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Alun-alun Serang, Banten (12/3/2020). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Presiden Jokowi menyatakan setuju terhadap penundaan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan. Berikut pernyataan Jokowi, seperti dilansir Setkab RI, Jumat (24/4/2020).

"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR, dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda. Ini sesuai dengan keinginan pemerintah," kata Jokowi. 

"Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan."

"Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini," tutupnya.

Berita Terkait:

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Hari Raya Tanpa Tunjangan

Gunakan Kalender Aboge, Kejawen Banyumas Rayakan Idulfitri Pada Hari Ini

Kabar Baru Jam 7

Serba-serbi Warga Berlebaran di Tengah Pandemi

Taliban dan Pemerintah Afganistan Sepakat Genjatan Senjata Saat Idulfitri