KBR, Jakarta - Sejumlah Anggota DPR menilai pelatihan daring dalam program Kartu Prakerja tidak efektif untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.
Hal ini diutarakan Anggota DPR Komisi Pendidikan dari Partai Demokrat Dede Yusuf.
"Saya melihat yang dibutuhkan masyarakat satu bulan, dua bulan ke depan adalah makan. Itu yang paling penting. Menurut saya pelatihan online saat ini nggak perlu," kata Dede saat diskusi virtual di Jakarta, Jumat (24/4/2020).
"Anggaran Rp20 triliun kalau hanya sekedar pelatihan online, lalu orang hanya mendapatkan Rp600.000, menurut saya tidak. Ganti dengan sembako," usul Dede.
Anggota DPR Komisi Ketenagakerjaan dari PDI-P Mochamad Nabil Haroen juga sependapat.
"Warga saat ini butuh jaminan pangan dan sumber uang. Memberi bahan pangan dan bantuan langsung lebih berfungsi dari pada mengasah skill dengan pelatihan. Skema pelatihan untuk peningkatan skill itu bermanfaat pada situasi normal, dengan kondisi ekonomi yang bertumbuh. Pada saat krisis, pelatihan itu salah sasaran," kata Nabil.
Berita Terkait: 26 Juta Warganya Kehilangan Kerja, Ini yang Dilakukan Amerika
Pandangan serupa disampaikan Anggota DPR Komisi Ketenagakerjaan dari PAN Saleh Partaonan Daulay.
Ia menilai peluncuran Kartu Prakerja ini momennya tidak tepat, karena pemerintah mestinya fokus pada penanganan dan antisipasi penyebaran Covid-19. Saleh juga menilai pelatihan daring tidak bisa menjamin peningkatan keahlian.
"Apakah mereka-mereka yang terlatih atau dilatih seperti itu (daring) bisa memiliki keahlian seperti yang diharapkan? Karena memang praktinya tidak ada," kata Saleh.
Editor: Rony Sitanggang
"Saya juga agak berkeyakinan melandai. Karena jumlah harinya kan cuma 28 hari ya. Tempat tidur tidak terpakai 400-an lebih,” 
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik," 
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
Selama 10 hari pelaksanaan PPKM mikro angka konfirmasi positif covid-19 di Banyuwangi tercatat mengalami penurunan sebesar 32,27 persen. 
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
"Di Puspaga Harapan, juga menjadi tempat untuk mendeteksi kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, karena korban bisa melapor jika mengalami kekerasan,"
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
