(Cekfakta) Jokowi: Konflik Dalam Negeri Lebih Diwaspadai dari Invasi Asing

Konflik sosial dan kekerasan minoritas di Indonesia meningkat sejak 2010 hingga 2017.

BERITA , NASIONAL

Sabtu, 30 Mar 2019 22:51 WIB

Author

Tim KBR

(Cekfakta) Jokowi: Konflik Dalam Negeri Lebih Diwaspadai dari Invasi Asing

Calon presiden Joko Widodo. (Foto: ANTARA)

KBR - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menilai potensi konflik dalam negeri jauh lebih penting diwaspadai dibanding ancaman invasi negara lain.

"Dari informasi intelijen strategis yang masuk, saya mengatakan bahwa 20 tahun ke depan invasi dari negara lain ke negara kita dapat dikatakan tidak ada. Tetapi yang perlu dicermati justru keamanan dalam negeri yang berkaitan dengan konflik. Oleh karena itu konflik ini jangan dianggap remeh. Ini bisa menjadi membesar karena peran teknologi elektronik," kata Presiden Joko Widodo dalam debat Capres ke-4 yang digelar di Hotel ShangriLa Jakarta, Sabtu (30/3/2019). 

Pernyataan Jokowi itu menanggapi komentar dari calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut pertahanan keamanan Indonesia sangat rapuh dari ancaman negara lain.

Fakta:

Konflik sosial di Indonesia meningkat sejak 2010 hingga 2017. Menurut data dari Setara Institute, pada 2010 terdapat 216 kasus kekerasan berlatar belakang agama dan isu minoritas. 

Jumlah kasus meningkat menjadi 244 pada 2011, dan 264 kasus pada 2012. Pada 2014, angka kekerasan sempat menurun menjadi 177, namun setahun kemudian pada 2015, kasus kekerasan meningkat lagi menjadi 236 kasus kekerasan. 

Salah satu konflik sosial cukup besar terjadi pada Februari 2011, yang menimpa jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Jawa Barat. Ratusan orang menyerang jemaat Ahmadiyah hingga tiga orang tewas.  

Selain konflik berlatar belakang belakang agama, konflik berlatar belakang agraria juga terjadi peningkatan. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada 2017, rata-rata setiap hari terjadi dua konflik agraria. Jumlah ini setidaknya setidaknya 659 konflik dalam setahun.

Angka itu meningkat hampir 50 persen dibandingkan 2016. Kasus agraria pada 2017 mencakup lahan seluas 520 ribu hektare dan melibatkan 652 ribu kepala keluarga.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga menilai selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo masih kerap terjadi konflik agraria. 

Selain itu, konflik di daerah seperti Papua juga terus terjadi. Konflik banyak melibatkan TNI dan kelompok sipil bersenjata. Pada Oktober-November 2017, terjadi penyanderaan pekerja di Timika, Papua. Begitu juga penembakan terhadap pekerja proyek Trans Papua pada Desember 2018. 

Sumber: Setara Institute, KPA.

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Eps.2: Kuliah di UK, Cerita dari Rizki Putri Part 2

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17