PBNU: Deradikalisasi WNI Eks ISIS Sulit

"Persentase keberhasilan upaya deradikalisasi oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan lembaga-lembaga yang lain itu minim, minim sekali."

BERITA | NASIONAL

Kamis, 06 Feb 2020 16:28 WIB

Author

Kevin Candra, Adi Ahdiat

PBNU: Deradikalisasi WNI Eks ISIS Sulit

Anggota ISIS berbaris sambil menenteng senjata. (Foto: Wikimedia Commons)

KBR, Jakarta - Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Imdadun Rahmat menilai program deradikalisasi teroris yang dijalankan pemerintah belum efektif.

Hal itu ia sampaikan saat menanggapi wacana pemulangan 600-an warga Indonesia simpatisan ISIS yang masih ada di Timur Tengah ke tanah air.

"Persentase keberhasilan upaya deradikalisasi oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan lembaga-lembaga yang lain itu minim, minim sekali," ungkap Imdadun kepada KBR, Kamis (6/2/2020).

"Yang baru bisa dicapai adalah disengagement, itu ideologinya nggak berubah, cita-citanya nggak berubah, tetapi mereka (teroris) dibikin tidak bisa berbuat apa-apa. Ini seperti bom waktu saja, jika mereka dapat kesempatan, mereka bisa engagement lagi, melakukan tindakan teror lagi," lanjutnya.

Imdadun lantas meminta pemerintah mempertimbangkan ulang rencana pemulangan warga eks ISIS ke Indonesia. Ia khawatir pemerintah akan kesulitan melakukan deradikalisasi terhadap mereka.

"Semakin radikal suatu kelompok maka akan sulit untuk deradikalisasi. ISIS merupakan jaringan terorisme yang ideologinya kuat," tuturnya.  


Eks-Anggota ISIS Tanggung Jawab PBB

Wakil Sekjen PBNU Imdadun Rahmat juga menilai WNI yang bergabung dengan ISIS sudah melanggar undang-undang dan kehilangan kewarganegaraannya.

Dengan begitu, menurut Imdadun pemerintah Indonesia tak wajib bertanggung jawab kepada mereka.

"Status mereka (eks ISIS) sudah menjadi tanggung jawab dari lembaga-lembaga internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Dengan demikian, maka yang lebih berkewajiban secara norma Hak Asasi Manusia itu PBB, melalui badan-badan kemanusiaan dan para pengungsi," kata Imdadun.

Imdadun menyebut kalaupun pemerintah tetap memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia, maka itu dilakukan atas dasar kemanusiaan, bukan bentuk pertanggungjawaban.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

KPK Hentikan Puluhan Penyelidikan Kasus Korupsi

Sulap Limbah Jadi Produk

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13