UNODC: KPK Satu-satunya Lembaga Antikorupsi di Dunia yang Punya Dewan Pengawas

“Indonesia adalah satu-satunya lembaga antirasuah yang memiliki Dewan Pengawas,” kata seorang manajer UNODC, lembaga PBB yang mengurusi bidang kejahatan.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 15 Jan 2020 15:05 WIB

Author

Adi Ahdiat

UNODC: KPK Satu-satunya Lembaga Antikorupsi di Dunia yang Punya Dewan Pengawas

Aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK beberapa bulan lalu di Gedung KPK Jakarta (17/9/2019). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Indonesia ternyata satu-satunya negara di dunia yang punya Dewan Pengawas khusus untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diungkapkan Collie F. Brown, salah satu manajer dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), lembaga PBB yang mengurusi bidang kejahatan dan obat-obatan terlarang.

“Indonesia adalah satu-satunya lembaga antirasuah yang memiliki Dewan Pengawas,” kata Brown, seperti dilansir situs KPK, Rabu (15/1/2020).

Berita Terkait:

Pernyataan itu dilontarkan Brown dalam pertemuannya dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Dewas KPK meminta masukan dari UNODC untuk merumuskan kode etik organisasi KPK.

Pihak UNODC pun menyatakan bersedia memberi masukan dengan mengacu pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi PBB.

“Dalam UNCAC banyak kode etik yang bisa dijadikan contoh karena kode etiknya berstandar tinggi dan bisa digunakan oleh lembaga lain selain lembaga antikorupsi,” kata Brown.

Namun, Brown menegaskan ia belum pernah menemukan model lembaga antikorupsi di dunia yang diawasi secara khusus seperti KPK.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Menteri Nadiem Makarim Diminta Kaji Ulang Kebijakan Kampus Merdeka

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Apa Artinya?

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14