GEBRAK: Upah per Jam Itu Akal-akalan Pengusaha

"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."

BERITA | NASIONAL

Senin, 20 Jan 2020 16:31 WIB

Author

Lea Citra, Adi Ahdiat

GEBRAK: Upah per Jam Itu Akal-akalan Pengusaha

Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf, dan Menteri PUPR Basuki di sela rapat perkembangan omnibus law di Kantor Presiden, Jakarta (15/1/2020). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) mendesak pemerintah membatalkan rencana pengesahan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

Juru bicara GEBRAK Ilhamsyah menyebut regulasi itu hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan kelompok buruh.

"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil. Itu saja intinya. Karena itu, omnibus law ini kan untuk kepentingan pengusaha, untuk kepentingan investasi," kata Ilhamsyah kepada KBR, Senin (20/1/2020).

Ilhamsyah menilai penerapan Omnibus Law Cilaka akan menurunkan pendapatan buruh, menurunkan daya beli masyarakat, serta meningkatkan pelanggaran ketenagakerjaan.

"Dalam hubungan kerja yang fleksibel, mereka (pengusaha) mudah merekrut pekerja. Tapi juga mudah untuk nanti mem-PHK pekerja. Itulah yang akan direncanakan oleh mereka, bagaimana semua jenis pekerjaan itu diperbolehkan untuk outsourcing atau dengan menggunakan sistem pekerja kontrak," jelas Ilhamsyah.

"Kalau sekarang jenis outsourcing cuma ada 5 jenis pekerjaan, di dalam rencana undang-undang Omnibus Law ini semua jenis pekerjaan akan diperbolehkan untuk outsourcing. Artinya, penggunaan pekerja kontrak kepada semua jenis pekerjaan," lanjutnya.

Ilhamsyah pun memprotes pembahasan Omnibus Law Cilaka yang tertutup dan tak memuat kepentingan serikat buruh.

"Fleksibilitas tenaga kerja, upah yang bisa ditekan, penghilangan sanksi terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran, substansinya memang di situ (kepentingan pengusaha)," jelas Ilhamsyah.

"Omnibus Law hari ini, aturan-aturan hukum yang akan direvisi, semuanya, tidak hanya dalam masalah ketenagakerjaan, pengadaan lahan, masalah pertambangan, masalah agraria, dan segala macamnya, itu dalam kerangka kepentingan pengusaha," tandasnya lagi.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Valentino Rossi Akan Kembali Ke Arena Balap Pada MotoGP Eropa

Kisruh Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan KPK

Kabar Baru Jam 7

Nakesku Sayang, Nakesku Malang

Eps3. Ketika Burgermu Memanaskan Bumi