Dalam UU Sisdiknas, anak itu harus mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya.
Penulis: Agus Lukman
Editor:
KBR, Jakarta - Persekutuan Gereja-gereja Indonesia PGI meminta pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil mengintrospeksi diri dan bertanggung jawab untuk menyediakan guru agama sesuai dengan agama para siswa yang bersekolah di sana.
Juru bicara PGI Jeirry Sumampouw mengatakan PGI bisa memastikan tidak ada guru agama Kristen sama sekali di Aceh Singkil. Padahal, penyediaan guru agama bagi siswa non-Muslim merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.
"Kalau di Aceh Singkil memang tidak ada guru agama Kristen. Entah di wilayah Aceh yang lain. Tapi sejak kita advokasi kasus (pembongkaran) gereja, tidak ada guru agama Kristen di Aceh Singkil. Bahkan guru yang beragama Kristen di Aceh Singkil juga tidak ada," kata Jeirry Sumampouw kepada KBR, Senin (28/3/2016).
Ia juga menyesalkan sikap pemerintah Aceh Singkil yang terkesan membela diri dan tidak mau disalahkan. Pernyataan pemerintah Aceh Singkil itu membantah ada pemaksaan terhadap siswa beragama Kristen untuk belajar agama Islam.
"Kesan yang ingin dibangun kan begitu, seolah-olah yang salah adalah kita umat Kristen karena tidak menyediakan guru beragama Kristen. Bukan begitu dong. Pemerintah yang harus menyiapkan. Kewajiban pemerintah itu, bukan kewajiban kita. Dalam UU Sisdiknas, anak itu harus mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya. Dan yang menyiapkan adalah negara. Jadi selama ini memang tidak terberitakan. Ketika terberitakan seperti sekarang, jadi heboh. Padahal ini sudah bertahun-tahun, tidak ada tindakan negara," kata Jeirry Sumampouw.
"Jangan keliru membebankan ini ke masyarakat, kepada kita orang Kristen. Ini kewajiban negara. Kalau tidak ada guru, mereka punya kewajiban menyediakan. Karena faktanya adalah ada anak beragama Kristen, tapi sekian lama tidak ada itu guru agama," lanjut Jeirry.
Juru bicara Persekutuan Gereja-gereja Indonesia PGI, Jeirry Sumampouw mengatakan sebetulnya kasus siswa Kristen belajar agama Islam sudah bukan informasi baru. Kasus itu sudah terdengar lama sejak tahun 2000-an. Namun PGI belum bisa memberi perhatian ke arah itu, karena masih fokus memberikan advokasi pada gereja-gereja yang tersingkir di Aceh Singkil.
Jeirry mengatakan masalah ini akan segera dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Istana Negara.
"Rencananya dalam satu dua hari ini akan ada sikap dari PGI. Dan akan disampaikan pemerintah pusat," kata Jeirry.
Di Aceh Singkil terdapat sekitar 20 ribu warga penganut Kristen, dengan jumlah gereja mencapai 21 gereja. Pada saat rusuh pembakaran gereja di Aceh Singkil pada Oktober 2015, terdapat ribuan warga Kristen mengungsi.
