Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mengaku tidak sanggup mengawasi penayangan isi siaran politik menjelang pemilu 2014.
Penulis: Arie Nugraha
Editor:
KBR68H, Bandung - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mengaku tidak sanggup mengawasi penayangan isi siaran politik menjelang pemilu 2014.
Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat Nursyawal beralasan, menjelang Pemilu isi siaran politik tentang Pemilu Legislatif dan Presiden diyakini akan menjamur. Karena itu kata dia, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi isi siaran politik nantinya.
"Dan sudah dipastikan KPID Jawa Barat akan kewalahan mengawasi isi siaran politik dari lembaga penyiaran di Jawa Barat yang jumlahnya mencapai 37 televisi lokal. Ditambah 11 televisi dari Jakarta dan 150 lebih radio swasta yang tersebar di 82 wilayah daerah layanan di Jawa Barat. Karena itu dalam tahun politik nanti KPI daerah Jawa Barat amat membutuhkan pelayanan dari masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi netralitas isi siaran selama tahun 2014," ujar Nursyawal kepada KBR68H (15/1).
Nursyawal menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam memantau isi siaran politik yang dianggap melanggar dapat dilaporkan melalui pesan pendek ke KPID Jawa Barat. Pihaknya juga meminta kesadaran pemilik lembaga penyiaran agar turut serta mendukung Pemilu jujur, bersih, dan adil dengan menayangkan isi siaran yang berimbang serta netral.
Editor: Antonius Eko
