Sejak 4 tahun lalu, tahap pembangunan jalan lingkar masih berkutat pada uji kelayakan.
Penulis: Musyafa
Editor:
KBR, Rembang– Pemerintah pusat dianggap tidak konsisten terhadap usulan pembangunan jalan lingkar di wilayah kota Rembang, Jawa Tengah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, Hari Susanto menuturkan, sejak 4 tahun lalu, tahap pembangunan masih berkutat pada uji kelayakan. Selain itu, pemerintah pusat berjanji akan menanggung semua biaya pembangunan jalur lingkar. Namun, belakangan daerah harus memberikan dana pendampingan.
“Sebenarnya yang kami inginkan perencanaan yang jelas. Setelah uji kelayakan apa. 5 tahun ke depan baru akan dan akan. Kalau tahapan jelas, pemerintah daerah sikapnya pasti mendukung. Selain itu ada kesan tidak konsisten. Dari Balai Besar pernah menyampaikan semua biaya dalam rangka pembangunan jalan lingkar, semua dari APBN. Tapi belakangan saat kami konsultasi ke Balai Besar, daerah harus menyiapkan dana sharing, " ungkapnya, Sabtu (07/01).
Hari Susanto membeberkan Rembang menjadi satu – satunya daerah di jalur Pantura Jawa Tengah yang belum memiliki jalur lingkar. Akibatnya tiap pagi arus lalu lintas di jalur Pantura dalam kota semrawut. Beberapa waktu lalu, pihak kepolisian mengusulkan truk tronton dan truk trailer yang lewat antara pukul 06.30 – 08.00 WIB pagi, dilarang melintasi jalur Pantura Rembang. Pemkab belum bisa menyetujui, karena kalau diberlakukan, akan menimbulkan dampak besar. Mengingat jalur Pantura merupakan akses nasional dan menjadi urat nadi perekonomian.
Semula jalur lingkar Rembang akan dibangun antara Lasem–Rembang sampai dengan Kecamatan Kaliori. Panjangnya 25,67 kilo meter, dengan lebar 20 meter. Kendala paling pokok adalah pembebasan lahan, karena membutuhkan anggaran besar. Pemkab rencananya akan kembali menagih janji pemerintah pusat.
Editor: Sasmito
