Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid, menolak rencana pemerintah yang ingin membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Putri dari mantan Presiden RI (Alm) Abdurrachman Wahid alias Gus Dur itu beralasan, pemerintah tidak bisa menggunakan kekuasaannya untuk me
Penulis: Hermawan
Editor:
KBR, Banyuwangi - Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid, menolak rencana pemerintah yang ingin membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Putri dari mantan Presiden RI (Alm) Abdurrachman Wahid alias Gus Dur itu beralasan, pemerintah tidak bisa menggunakan kekuasaannya untuk membubarkan sebuah organisasi.
Yenni mengatakan, jika FPI dibubarkan, maka akan muncul organisasi serupa. Menurut dia, pembubaran FPI hanya bisa dilakukan atas perintah pengadilan. Dia meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengabaikan tuntutan FPI.
“Tapi apakah kemudian tingkah gerakan gerombolan semacam FPI itu dibiarkan? Tidak laporkan ke polisi, tindak mereka secara kriminal karena tindakan yang mereka lakukan tindakan kriminal.Tapi jangan dibubarkan secara politis, kalau dibubarkan secara politis pendekatannya. Nah kalau menutut saya pendekatanya harus pendekatan hukum bukan pendekatan politis dalam menyikapi FPI,” kata Yenny Wahid kepada Portalkbr, Sabtu (22/11).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada hari Selasa, 11 November lalu, mengirim surat rekomendasi pembubaran FPI ke Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri.
Surat Ahok tersebut berisi empat poin alasan pembubaran FPI, di antaranya, ormas itu kerap melakukan demonstrasi dengan kekerasan, menebarkan kebencian, menghalangi pelantikan gubernur, dan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Aksi ini dituding Ahok sebagai pelanggaran konstitusi.
Editor: Anto Sidharta
