Dengarkan

Audio ini dihasilkan oleh AI

KBR, Pontianak – Ribuan Guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia – PGRI Kalbar berunjukrasa di sejumlah titik di Kota Pontianak, seperti Kantor DPRD, Kantor Gubernur, dan Polda Kalbar. Para guru dari 14 Kabupaten dan Kota ini  menuntut perlindungan guru dari sejumlah tindakan kriminalisasi. Ini karena sebelumnya seorang guru dilaporkan ke polisi lantaran memotong rambut murid pria yang panjang.

Para guru juga menuntut   dana BOS, tunjangan profesi guru, mengangkat guru honorer menjadi CPNS.  Orator aksi damai, Frans Randus mengatakan, aksi yang dilakukan ini merupakan bentuk keprihatinan, dan akibat dari lelahnya seluruh guru di Kalbar atas kriminalisasi dan keterlambatan penyaluran dana BOS yang kerap terjadi.

Dalam orasinya, Frans juga menyampaikan sertifikasi guru yang sangat menyulitkan sejumlah guru di pedalaman dan perbatasan negara. Akses transportasi yang sangat sulit dilalui, hingga jauhnya jarak mengurus keperluan administrasi sertifikasi membuat banyak sekali guru di daerah itu yang belum tersertifikasi.

“Contoh kemahalan harga itu beda-beda, karena kalo kita tidak sama dengan juknis itu kita bisa dipenjara. Mendesak pemerintah agar mencairkan dana BOS tepat waktu, jangan tunda-tunda. Kabupaten disuruh monev (monitoring dan evaluasi) duitnya tidak ada, pemerintah hendaknya tidak menyamaratakan indeks kemahalan dalam penentuan dana bos,” Ujar Juru Bicara PGRI Frans Randus di Kantor DPRD Kalbar, Senin (27/06/2016).  

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kalbar Suryansyah yang menerima aksi damai ribuan guru ini pun menyampaikan dukungan terhadap seluruh tuntutan itu. Dikatakannya, Ia akan melakukan rapat untuk membahas semua tuntutan itu, terutama bagi kriminalisasi serta lambannya pencairan dana BOS.

Sebelumnya, kasus kriminalisasi terhadap guru sempat terjadi di Kalbar. Seorang guru SD Negeri di Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya dilaporkan oleh orang tua murid, hanya karena memotong rambut siswanya. Sejumlah orang tua murid tidak terima dengan perlakuan ini, karena dianggap menggangu psikis anak-anak mereka. Hingga saat ini, Polsek Terentang mengupayakan mediasi terhadap kedua pihak, agar segera mencabut laporan polisi dan berdamai.

Editor: Rony Sitanggang