Dengarkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan gratifikasi atau suap terhadap ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang. Pemberian mobil mewah Toyota Harrier dari perusahaan kontraktor proyek Hambalang dikategorikan sebagai gratifikasi korupsi. Bagaimana sikap Partai Demokrat atas temuan KPK tersebut? Simak perbincangan KBR68H dengan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok dalam program Sarapan Pagi.

Tanggapan anda tentang pemberitaan bahwa Pak Anas Urbaningrum sebetulnya sudah cukup bukti untuk kasus mobil Harrier?

Tuduhan ke Anas sudah dua tahun sejak Wisma Atlet sampai sekarang. Yang menarik ada Sprindik bocor segala macam, jadi menggambarkan banyak sekali yang berkepentingan itu kelihatan sekali.

Pernah lihat Pak Anas bawa mobil Harrier?

Tidak pernah. Yang saya tahu dia membeli, dia punya uang kemudian minta tolong ke Nazaruddin dibelikan tapi uangnya kurang. Kemudian setelah dapat tiba-tiba orang bilang dibelikan Nazar, kemudian Anas marah mobil dikembalikan, ketika tidak mau dikembalikan mobil dijual uangnya dikembalikan. Tapi waktu dibelikan dokumen itu atas nama Anas, Anas punya saksi dan tanda terima. Oleh karena itu KPK sulit sekali menemukan bukti, apalagi KPK hanya menangani yang Rp 1 miliar. Tapi yang sarat ini adalah pertempuran antara kelompok-kelompok yang berkepentingan.

Sikap Demokrat seperti apa menyikapinya?

Akhirnya semua harus berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah. KPK sendiri seperti itu, mestinya kalau belum jelas jangan ngomong, jangan pakai pernyataan dulu.

Apakah ini juga mempengaruhi para kader Demokrat?

Pastilah ya opini itu berkembang macam-macam ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tapi semakin lama opini-opini ini membuat kita dimana sesungguhnya.
Anda bilang Pak Anas minta tolong kepada Nazaruddin untuk membelikan mobil, anda dapat dari mana informasinya? 
Ada dan dia sudah kasih uang belum lunas karena tidak cukup, pokoknya dijamin valid. Oleh karena itu Anas sudah mengatakan, serupiah saja saya korupsi siap digantung.

Disikapi seperti apa di Demokrat? apakah kumpul kembali?

Orang yang tadinya mengatakan supaya mundur akhirnya mencabut pernyataannya seperti Pak Jero Wacik dan lainnya. Karena memang segala sesuatu harus mengikuti prosedur.

Kalau sampai benar KPK menyatakan ini sudah memenuhi semua unsur bagaimana?

Kalau sudah memenuhi semua menerima.
 
Menerimanya apakah akan ditindaklanjuti agar Anas mundur?

Tidak usah diminta otomatis. Karena teksnya sudah berbunyi siapapun kader tersangka dia langsung mundur, itu etika politik dari enam bulan dari sejak pertemuan Sentul sebelum Silaknas, makanya Andi Mallarangeng juga langsung mundur.

Anda mungkin beranggapan bahwa ini bukan ranahnya KPK karena di bawah Rp 1 miliar?

Kalau kurang dari Rp 1 miliar bukan ranahnya KPK.
 
Sebaiknya kejaksaan atau kepolisian?

Sistemnya. Masalahnya ini banyak sekali sepertinya ada kekuatan yang menekan KPK, terutama opini. Juga ada orang-orang tidak tahu, kalau dengar ceritanya Angie banyak sekali yang datang ke dia disuruh sebut Anas saja supaya hukumannya ringan.

Pihak seperti apa?

Tidak tahu.

Kalau sampai terbukti apakah tidak takut nanti benar-benar digantung di Monas?

Justru kalau terbukti itu gampang.

Seperti apa kondisi di Demokrat saat ini?

Kita seperti nonton iklan.

Kalau dari internal Demokrat seperti apa untuk konsolidasi kadernya?

Sepakat bahwa Ketua Dewan Pembina mengambil alih  tanpa melengserkan ketua umum. Pak SBY mengatakan Anas tetap ketua umum dan tetap anggota majelis tinggi, jadi dia terlibat bersama majelis tinggi. Untuk hal-hal yang strategis sifatnya sementara.

Untuk kasus mobil Harrier ini terlalu kecil anda melihat?

Iya terlalu kecil untuk KPK, banyak yang harus dikerjakan.