INDEF Anggap Crowdfunding Proyek IKN Sulit Diterapkan

"Tauhid Ahmad menilai peluang investor besar masuk di proyek IKN juga kecil, sebab nantinya IKN hanya bakal jadi pusat administrasi pemerintahan dengan jumlah penduduk yang tidak besar."

KBR, Jakarta - Ekonom INDEF Tauhid Ahmad menilai skema crowdfunding atau urun dana masyarakat bukanlah hal baru di Indonesia.

Proyek urun dana masyarakat sudah sering diterapkan dalam kegiatan sosial, misalnya pembangunan sumber air bersih hingga tempat ibadah.

Namun Tauhid Ahmad menyebut skema crowdfunding bakal sulit diterapkan untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang memiliki karakteristik proyek infrastruktur jangka panjang.

Ia pesimistis, pemerintah bisa mendapatkan banyak pemasukan dari skema ini.

"Kalau yang sekarang enggak mungkin model begitu. Karena jumlahnya enggak signifikan. Kebutuhan IKN itu triliunan, besar sekali. Kalaupun ada skema crowdfunding, Kalau kita belajar dari Belanda pada akhirnya pemerintah harus menawarkan crowdfunding dari masyarakat itu berapapun jumlahnya, ada platform. Platformnya itu dikelola pemerintah dan tidak ada kalau sifatnya sosial itu menghasilkan dana terkumpul yang cukup banyak. Akan relatif kecil," kata Tauhid Ahmad saat dihubungi KBR, Rabu (30/3/2022).

Baca juga:

• Nasib Pendanaan Proyek IKN Setelah SoftBank Mundur
• Jokowi Undang Investor Masuk Proyek IKN Nusantara

Tauhid menilai peluang investor besar masuk di proyek IKN juga kecil, sebab nantinya IKN hanya bakal jadi pusat administrasi pemerintahan dengan jumlah penduduk yang tidak besar.

Dalam kondisi seperti itu, investor dinilai enggan masuk, karena biasanya investor besar mengincar daerah yang ramai penduduk dan berinvestasi di sektor pendidikan, jasa kesehatan dan pusat perbelanjaan yang dinilai menguntungkan.

Tauhid juga menilai, kemungkinan ini juga yang melatarbelakangi pemerintah untuk membuka skema crowdfunding.

"Ini pasti menjadi kesulitan pemerintah. Swasta besar enggak masuk, ya udah deh alternatifnya cari sumber masyarakat yang investornya kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Kalau crowdfunding jumlahnya enggak dibatasi bisa ratusan atau ribuan orang. Akan dibuka misalnya investasi atau sumbangannya mulai dari nominal kecil sampai tidak dibatasi besarnya," tambah Tauhid.

Ia juga meminta jika skema crowdfunding dilakukan maka harus ada pengawasan dan juga transparan.

"Kan nanti pemerintah akan nyusun platform digital. Masyarakat silakan buka akun di situ, masyarakat silakan bikin akun di situ dia investasi berapa. Nanti dijadikan imbal hasil dan langsung diterima. Atau mungkin juga dibuka peluang yang sifatnya donasi. Kalau donasi kan tidak ada pengembalian. Tapi saya enggak yakin, karena ini lebih banyak untuk infrastruktur yang sifatnya keagamaan, " tambahnya

Ia meminta pemerintah menepati pernyataannya yakni porsi APBN di proyek IKN sesuai dengan rencana yakni hanya 19-20 persen saja.

Sisanya, Tauhid meminta pemerintah bekerja keras mencari investor di dalam maupun luar negeri.

"Swasta akan masuk kalau pasarnya jelas. Atau sudah ramai. Kalau belum ada ya akan sulit. Mereka wait and see. Kalau rugi ya enggak mau, " pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan bahwa masyarakat dapat turut berkontribusi mewujudkan pembangunan IKN tersebut melalui dukungan pembiayaan masyarakat.

Ia menyebut ada sejumlah skema pendanaan proyek IKN mulai dari APBN, APBD, KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha), dan juga urunan masyarakat atau crowdfunding.

Baca juga:

• Rapat dengan Presiden, Kepala Otorita Bahas 3 Aspek Pembangunan IKN
• IKN Nusantara, Jaksa Agung Muda Masuk Tim Transisi

Editor: Agus Luqman

• IKN
• SoftBank
• ibu kota negara baru
• Dana IKN Nusantara
• INDEF