Share This

Tolak #2019GantiPresiden, Massa Geruduk Kantor PKS Sumut

Ratusan orang menggeruduk Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatra Utara karena tak setuju gerakan #2019GantiPresiden, Senin (10/9/2018) siang.

BERITA , NUSANTARA

Senin, 10 Sep 2018 18:17 WIB

Seratusan orang melakukan orasi dan membakar ban di depan Kantor DPW PKS Sumatra Utara, Medan, Senin (10/9/2018). (Foto: KBR/ Anugrah A)

KBR, Medan - Senin (10/9/2018) siang, Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatra Utara digeruduk ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumut Cinta Damai. Massa tersebut menuding gerakan #2019GantiPresiden digagas oleh PKS. Selain berorasi menyampaikan penolakan, peserta juga melakukan aksi bakar ban.

Koordinator aksi, Andy Pamungkas meminta agar PKS tak menggunakan isu SARA untuk kepentingan politik. Ia menganggap, gerakan tagar #2019GantiPresiden bisa merusak persatuan dan berdampak pada kerukunan warga di Sumatra Utara.

"Kami ingatkan kepada pimpinan PKS dan orang-orang yang punya kepentingan politik untuk tidak melakukan isu SARA, dan agama. Kami masyarakat menolak upaya itu dan tetap menjaga keutuhan NKRI," katanya di Medan, Senin (10/9/2018).

Andy pun meminta warga utamanya di Sumatra Utara tak terpengaduh dengan isu agama ataupun paham ekstremis menyambut pesta demokrasi 2019 ini.

"Hari ini kami garda terdepan untuk menjaga keutuhan NKRI. Kami tidak mau digiring-giring ke dalam paham radikal untuk kepentingan politik. Maka saya bilang kita 2019 bukan ganti presiden melainkan pemilihan presiden," kata Andy.

Para demonstran khawatir isu agama digunakan secara berlebihan sehingga memecah-belah masyarakat. "Berdemokrasilah dengan sehat. Jangan bawa isu agama yang bisa meresahkan masyarakat," kata dia.

Setelah dua jam menggelar aksi di depan kantor DPW PKS Sumut, ratusan orang itu membubarkan diri karena tak kunjung beroleh respons dari perwakilan partai. Demonstran sempat melontarkan ancaman bakal kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.