WNI Disandera, Menlu Beri Peringatan pada Malaysia dan Filipina

""Oleh karena itu, upaya serius, saya ulangi lagi, upaya serius harus dilakukan segera oleh pemerintah Filipin maupun oleh pemerintah Malaysia,""

KBR, Jakarta- Pemerintah Indonesia memperingatkan pemerintah Filipina dan Malaysia untuk mengambil langkah serius dalam menangani maraknya kasus penyanderaan di kawasan perairannya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia siap bekerjasama untuk mempercepat pembebasan sandera.

"Sekali lagi saya sampaikan bahwa kejadian seperti ini merupakan kejadian yang sama sekali tidak bisa ditolelir. Oleh karena itu, upaya serius, saya ulangi lagi, upaya serius harus dilakukan segera oleh pemerintah Filipin maupun oleh pemerintah Malaysia," kata Retno Marsudi di Gedung Kemenlu, Jakarta, Senin (11/07/2016). 

Retno melanjutkan, "pemerintah Indonesia siap melakukan kerjasama dalam upaya pembebasan sandera dalam waktu sesegera mungkin."

Kata dia, siang ini pemerintah akan melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Siang ini, Menlu membenarkan tiga Warga Negara Indonesia disandera di perairan Lahat Datu, Malaysia. Penculik membawa ketiga sandera itu ke perairan Tawi-Tawi, Filipina Selatan.

Kapal pukat penangkap ikan LLG 113/5/F berbendera Malaysia. Kapal berisi 7 ABK itu disergap oleh lima lelaki bersenjata api. Empat di antaranya dibebaskan lantaran tak memiliki paspor, sedangkan tiga orang berpaspor Indonesia ditangkap.

Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir mengatakan, empat orang itu terdapat orang Indonesia.

"Yang dibebaskan itu ada WNI juga," ujarnya.

Namun, Ia tak menjelaskan lebih rinci warga negara mana saja yang dibebaskan oleh sempalan kelompok Abu Sayyaf itu.

Menlu Retno juga membahas perkembangan penanganan 7 sandera pada 20 Juni lalu. Penanganan itu kata dia, berada di bawah koordinasi Kemenkopolhukam bagian crisis center. Pemerintah juga terus berkomunikasi dengan kelompok Abu Sayyaf.

"Dari komunikasi tersebut diterima informasi bahwa ketujuh ABK walaupun terdengar lelah mereka masih dalam kondisi yang baik," ujarnya.

Keberadaan 7 sandera itu selalu berpindah-pindah dalam dua kelompok. Meski begitu, mereka masih berada di sekitar Pulau Sulu.

1 Juli lalu, bertepatan dengan hari pertama pemerintahan baru Presiden Rodrigo Duterte, Retno berada di Manila untuk melakukan kerjasama bilateral. Dalam kesempatan itu Ia menyampaikan surat Presiden Jokowi   kepada Menlu Filipina. Isi surat itu antara lain agar pemerintah Filipina memperhatikan secara khusus penyanderaan WNI di wilayahnya. Pesan itu diulangi Jokowi saat berkomunikasi secara langsung dengan Presiden Filipina 7 Juli lalu.

Dengan kejadian tersebut, total 10 WNI masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Ini adalah kali keempat kasus penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf.

Sebelumnya, 15 Maret lalu, 4 WNI dan 26 Maret lalu, 10 WNI disandera Abu Sayyaf. Kini, 14 orang itu telah dibebaskan. 

• wni disandera
• Abu Sayyaf
• Menteri Luar Negeri Retno Marsudi