Share This

Mewaspadai Potensi Konflik di Pilkada 2018

Saat ini tahapan Pilkada Serentak 2018 memasuki masa kampanye dan debat publik. Salah satu yang perlu mendapat perhatian serius dari pelaksanaan pilkada ini adalah potensi konflik.

RUANG_PUBLIK

Rabu, 02 Mei 2018 15:51 WIB

Mulai pekan ini hingga pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 27 Juni, setiap hari Kamis, Ruang Publik KBR akan menghadirkan Obrolan Khusus Jelang Pilkada. Dan untuk hari ini kita akan mengangkat tema Mewaspadai Potensi Konflik di Pilkada 2018. Saat ini tahapan Pilkada Serentak 2018 memasuki masa kampanye dan debat publik. Salah satu yang perlu mendapat perhatian serius dari pelaksanaan pilkada ini adalah potensi konflik yang mungkin akan muncul. Konflik semacam apa yang diperkirakan bakal muncul saat pilkada serentak tahun ini dan seperti apa penanganannya? Akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), Damar Juniarto, Pada Kamis, 3 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB.

 Simak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua, bagi yang di Jakarta bisa mendengarkan di 89,2 Power FM, via Fan page Facebook  Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsa di 0800 140 3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, whatsapp di 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr. Jangan lupa sertakan TAGAR RUANG PUBLIK KBR

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.