HEADLINE

Presiden Diminta Libatkan Pimpinan KPK Sebelum Tetapkan Anggota Pansel

"Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi melibatkan pimpinan KPK sebelum menetapkan nama-nama anggota Panitia Seleksi (Pansel) KPK."

Khusnul Khotimah

Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) , Julius Ibrani (Kiri)/ Fo
Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) , Julius Ibrani (Kiri)

KBR, Jakarta– Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi melibatkan pimpinan KPK sebelum menetapkan nama-nama anggota Panitia Seleksi (Pansel) KPK. Koordinator Bantuan Hukum YLBHI, Julius Ibrani mengatakan, presiden harus menanyakan aspek apa saja yang kurang dari para pimpinan KPK saat ini. Sehingga komposisi anggota Pansel nantinya mampu menyisir calon pimpinan yang dibutuhkan KPK. 

“Pertimbangan melibatkan siapanya baik itu psikolog baik itu ahli manajemen. Karena KPK juga butuh pimpinan yang betul-betul memahami manajemen kelembagaan kaitannya dengan prosedur teknis, administasi serta kode etik. Nah ini juga harus ditanyakan kepada KPK, internal," kata Koordinator Bantuan Hukum YLBHI, Julius Ibrani kepada KBR.

Selain perlunya menanyakan kondisi internal KPK saat ini, Julius menambahkan, Presiden Jokowi juga perlu menetapkan kriteria calon anggota Pansel. Masyarakat Sipil meminta agar anggota Pansel jujur, tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, dan tidak pernah berhubungan secara langsung dengan koruptor, semisal sempat menjadi pengacaranya.

Editor: Dimas Rizky

 

  • pansel kpk
  • KPK
  • koalisi masyarakat sipil
  • berita

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!