Penyanderaan WNI, JK: Kedepankan Negosiasi Kemanusiaan

""Kita tidak tahu usaha swasta. Tapi pemerintah selalu negosiasi pembicaraannya dengan pemerintah Filipina, lewat jalur pemerintahan.""

KBR, Jakarta- Pemerintah mengaku tidak tahu menahu tentang proses negosiasi antara perusahaan dengan perompak yang menyandera WNI di perairan Filipina. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah dan perusahaan menempuh jalur yang berbeda.

Kata JK, pemerintah tetap di jalur koordinasi dengan pemerintah Filipina.

"Kita tidak tahu usaha swasta. Tapi pemerintah selalu negosiasi pembicaraannya dengan pemerintah Filipina, lewat jalur pemerintahan. Pemerintah tidak melewati jalur, kalau pengusahanya dari jalur tersendiri tentu itu terserah saja. Tapi pemerintah lewat jalur pemerintah," kata Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Rabu (20/4/2016).

Jusuf Kalla mengaku pemerintah Filipina sangat kooperatif dengan pemerintah Indonesia terkait penanganan kasus ini. Itu sebab, kata dia, Filipina tidak melancarkan serangan yang berpotensi membahayakan para sandera. Menurutnya, pemerintah tetap mengedepankan negosiasi kemanusiaan.

"Pemerintah Filipina tidak merencanakan lagi serangan, takut korban banyak. Kita minta itu jangan di daerah-daerah yang diperkirakan sandera itu berada, biar melanjutkan pembicaraan kemanusiaan" ujar JK.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan saat ini perusahaan tempat 10 sandera bekerja sedang melakukan finalisasi tebusan.

"Abu Sayyaf kita sekarang masih monitor, seperti saya katakan juga kemarin. Yang 10 orang sandera itu, perusahaan sedang melakukan finalisasi (pembayaran tebusan). Kita tunggu saja hasilnya." Kata Luhut Binsar Pandjaitan di Balai Sidang Universitas Indonesia Depok, Rabu (20/4/2016).

"Mengenai kondisi, menurut mereka masih baik. Itu hasil pembicaraan telepon kemarin," ujarnya.

Sebelumnya, 10 Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia diculik kelompok Abu Sayyaf sejak 26 Maret 2016. Kelompok penculik meminta tebusan 50 juta peso atau setara Rp14,3 miliar untuk pembebasan sandera.

Selain itu, ada empat orang WNI lain yang juga diculik di perbatasan perairan Filipina dan Malaysia. Luhut mengatakan kasus penyanderaan empat WNI itu masih diteliti pemerintah.

"Empat itu kita masih teliti karena kita melihat apakah ini ada kaitan politik atau sekadar masalah duit tebusan seperti di Somalia," ujarnya.

Empat sandera itu adalah ABK dari kapal tunda TB Henry dan tongkang Cristi. Mereka dibajak pada 15 April 2016. Luhut menduga kelompok penculik adalah sempalan dari kelompok Abu Sayyaf.

Pemerintah berencana mengadakan pertemuan dengan Malaysia dan Filipina untuk mengamankan perbatasan perairan yang rawan pembajakan di Jakarta, pada 3 Mei 2016 mendatang.

Rencananya pertemuan itu akan dihadiri Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata masing-masing negara.

Editor: Rony Sitanggang

• Abu Sayyaf
• Wakil presiden Jusuf Kalla
• Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan
• wni disandera