HEADLINE

KPK: Pemerintah Bisa Lanjutkan Megaproyek Hambalang

"KPK sarankan Pemerintah gunakan ahli independen untuk meneliti megaproyek mangkrak Hambalang"

Rio Tuasikal

KPK: Pemerintah Bisa Lanjutkan Megaproyek Hambalang
Presiden Jokowi meninjau megaproyek Hambalang, Jawa Barat. Foto ANTARA

KBR, Jakarta - Wakil Ketua KPK, Laode Syarif menegaskan, megaproyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang bukan merupakaan sitaan lembaga antirasuah. "KPK sudah berkirim surat. Itu bukan dalam sitaan KPK, sehingga pemerintah boleh melanjutkan kasus itu," ujarnya usai menjadi narasumber di Ruang Publik KBR, Senin (28/3/2016) pagi.

Namun, menurutnya, pemerintah harus benar menguji kelayakan gedung dan lahan yang sudah lama mangkrak ini. "Ada catatannya dari KPK. Pemerintah diharapkan bisa, wajib, berkonsultasi dengan ahli independen untuk menguji kembali kelayakan gedungnya," jelasnya.

Laode mengusulkan agar pemerintah menggunakan ahli independen yang digunakan KPK saat menguji proyek tersebut.  Saa ini, pemerintah tengah membentuk Tim Terpadu yang bertujuan untuk membahas dan mengkaji rencana pembangunan kembali proyek Hambalang. 


Editor: Damar Fery Ardiyan

  • Megaproyek Hambalang
  • Audit Hambalang
  • Presiden Jokowi
  • KPK
  • Wakil Ketua KPK Laode Syarif

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!