[Karhutla] Presiden Perintahkan Percepatan Pemadaman Titik Api

""Saya minta agar baik di BNPB, Kementerian Kehutanan, juga Kapolri, Panglima TNI agar penyelesaian ini dilakukan sedini mungkin, sebelum bergerak api itu kemana-mana,""

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan. Ia meminta kementerian dan lembaga terkait mewaspadai dan terus berkoordinasi untuk mencegah munculnya titik api pada masa-masa kritis yang diperkirakan mulai bulan ini.

Jokowi memerintahkan  kepala daerah di delapan provinsi rawan kebakaran hutan untuk segera menetapkan status.

"Saya kira titik kritisnya ada di bulan Agustus, September, Oktober, sebelum masuk ke itu, saya minta agar baik di BNPB, Kementerian Kehutanan, juga Kapolri, Panglima TNI  agar penyelesaian ini dilakukan sedini mungkin, sebelum bergerak api itu kemana-mana," ujar Jokowi di kantor Presiden, Jumat (12/8/2016).

Menurut data KLHK per 10 Agustus, jumlah titik api di seluruh Indonesia menurun 74 persen dibanding tahun lalu. Kendati demikian, Jokowi mencatat sebanyak 217 titik api masih ditemukan.

"Kita ingin agar kita semuanya memberikan perhatian bahwa masih ada 217 titik api, hot spot yg harus diwaspadai di seluruh indonesia," perintah Jokowi.

Presiden Jokowi juga meminta diaktifkannya sistem deteksi dini   agar kebakaran hutan seperti yang terjadi tahun lalu, tidak terulang. Sistem deteksi dini ini akan dikoordinir oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Perekonomian.

Terkait penegakan hukum, Jokowi meminta adanya penindakan tegas kepada pelaku.

"Sanksi administrasi, perdata, pidana juga harus dilakukan karena ini akan menciptakan sebuah kepastian hukum dan dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat," ujar dia.

Jokowi mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam penanganan karhutla dengan melaksanakan patroli bersama.

"Saya melihat sudah beberapa provinsi ini melibatkan masyarakat dalam patroli bersama saya kira sangat bagus sekali," tuturnya.

Editor: Rony Sitanggang

• Karhutla
• Jokowi Presiden
• early warning system