Supardi dan Radimin menunjukkan lokasi kuburan massal di Hutan Jeglog, Pati. Foto: Noni Arni.

KBR, Pati - “Kekerasan dan kerja paksa yang tidak mengenal lelah. Itu hujan, itu panas. Kalau perlu ada hukuman kerja malam. Semua pukulan dengan kayu pete yang besar. Bengkak-bengkak semuanya. Ini ada bekas tusukan militer yang sampai sekarang walaupun setengah abad ya, itu ada bekas bayonet kena begini di belakang ada,” tutur Supardi dengan nanar kala mengisahkan apa yang dialaminya setengah abad silam di tanah pembuangan, Pulau Buru.

Sesekali, ia mendongak ke langit-langit rumahnya, mencoba menahan amarah. Pasalnya, ingatan pria berusia 76 tahun tersebut akan siksaan dan kerja paksa, masih mencengkeram kuat.

“Pantat hilang dagingnya, tinggal tulang. Makan juga terbatas. Betul-betul rekoso (susah payah-red). Segala sesuatu terbatas, tidak bisa bergerak dan dicurigai. Omong bahasa Jawa saja dipukul. Barisan salah dipukul. Kerja salah dipukul. Kalau lihat orang tapol dikata itu bukan manusia.”

Supardi adalah bekas tahanan politik peristiwa 1965. Ia ditangkap dan dipenjara tanpa proses pengadilan karena disangka menjadi anggota Pemuda Rakyat –organisasi kepemudaan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bahkan saat ditahan di Polres Pati dan Baperki, Pardi –begitu ia disapa, dipaksa terlibat aksi G30S.

Ia sempat menolak tuduhan tersebut, tapi yang ia terima justru siksaan hingga akhirnya ditahan. Selama 14 tahun, Pardi pindah dari satu penjara ke penjara lain. Dari lapas di Pati sampai ke Nusakambangan. Dan pada September 1971, lelaki berkacamata itu diboyong ke Pulau Buru.

“Saya nggak tahu Pemuda Rakyat, saya ditanya pimpinan tidak tahu menahu, tidak kenal. Saya ditangkap, saya wajib lapor ke kepolisian atas nama calon sukarelawan. Setelah itu hanya kira-kira 10 hari absennya dihentikan dan saya dibawa ke Polres Pati. Di Polres baru semalam, sehari pindah ke Baperki. Pindah lagi langsung ke penjara Nusakambangan. Bulan September dibawa ke Pulau Buru,” ucapnya lirih.

Tak hanya Pardi yang bernasib sial. Dua bulan pasca ditahan Polres Pati, ayah dan sejumlah kerabatnya ditodong dengan sangkaan serupa. Mereka, kata Pardi, ditahan setahun.

Supardi berasal dari Desa Bulu Mulya, Kecamatan Batangan, Pati, Jawa Tengah. Dahulu, wilayah di pantura timur ini terkenal “merah” atau menjadi salah satu basis Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kasus yang menimpa Supardi, berawal tatkala bekas seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) –organisasi underbow PKI tersebut hendak menjadi calon sukarelawan “Ganyang Malaysia”. Waktu 1964, Indonesia tengah berkonfrontasi dengan Malaysia. Usianya 25 tahun.

Akan tetapi ia malah ditahan gara-gara sang komandan relawan “Ganyang Malaysia” merupakan anggota PKI asal Situbondo, Jawa Timur.

“Pada 1964 Soekarno menyiarkan pada rakyat yang peduli jadi surelawan Ganyang Malaysia. Saya termasuk calon sukarelawan Ganyang Malaysia. Kebetulan komandan sukarelawan saya itu orang PKI dari Situbondo Jawa Timur. Setelah 1965, saya dilibatkan.”

Dalam laporan hasil penyeldikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas peristiwa 1965/1966, telah terjadi pelanggaran HAM berat di Pulau Buru.

Di mana mereka dipaksa bekerja untuk proyek-proyek pemerintah atau tentara dengan tak diberi makan yang memadai atau bekerja di rumah-rumah pejabat militer.

Hingga pada Juni 1979, Supardi dan belasan ribu tahanan politik dilepaskan dengan cap ET alias eks tapol. Sial karena detik ini belum ada rehabilitasi nama dari pemerintah.



Kuburan Massal di Hutan Jeglog




Suara gerisik daun Jati kering di Hutan Jeglog, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengiringi perjalanan saya dan Supardi –pengurus Yayasan Korban Pembunuhan 1965/1966 Cabang Pati juga Radimin –warga Desa Sidoluhur.

Di lahan milik Perhutani tersebut, ada jejak pembantaian orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tempat yang kami tuju itu berada di sisi timur pinggiran Kota Pati. Di sana, Radimin menunjuk gundukan tanah di antara semak belukar dan ilalang –yang diyakini sebagai kuburan massal.

“Kalau yang 15 lubang yang timur. Mereka (korban-red) lari-lari dari mobil, tahu-tahu masuk ke lubang, tembak di dalam lubang,” ungkap Radimin.

Radimin, masih ingat betul peristiwa yang terjadi di bulan Desember 1965. Setengah abad silam, lelaki berusia 81 tahun itu dipaksa menjadi saksi mata aksi keji para pemuda dan tentara pada para tawanannya.

“Saat itu saya pulang lalu disuruh lihat langsung. Dipaksa, tidak bisa menolak.”

Di hadapan saya, Radimin memeragakan posisi para korban. Kata dia, ketika hendak dieksekusi, orang-orang itu berjongkok dengan kedua tangan diletakkan di belakang leher dalam keadaan terikat.

Sedang yang lain, dipaksa berlari dari mobil menuju sebuah lubang yang disiapkan untuk proses eksekusi; ditembak. “Saya tahu persislah. Itu dibondo (diikat-red), diangkat ke belakang. Di pinggir makam, ditembak di tengkuk dan ditendang masuk ke lubang."

Radimin bahkan sempat mengenali salah satu korban yang ketika itu adalah calon relawan “Ganyang Malaysia” –dimana Indonesia terlibat konfrontasi dengan Malaysia pada 1964.

“Satu yang ditembak namanya Jaiz dari Kecamatan Batangan, Desa Tanggulangin. Yang nembak itu ya seragamnya kalau namanya dulu ya Pemuda Garuda Pancasila. Sandangane (seragamnya-red) kuning-kuning.” Warga Desa Sidoluhur ini juga mengatakan, mereka yang “dihabisi”, dituduh sebagai pemberontak atau penjahat yang kala itu ditujukan pada orang-orang PKI.

Di Hutan Jeglog, ada 25 orang terkubur dalam tiga lubang yang terpisah. Menurut Radimin, sebetulnya ada 10 lubang yang digali. Tapi tiga lainnya dibiarkan menganga hingga sekarang. Sedangkan empat lubang lagi ditanami pohon pisang oleh warga.

“Ini kan lubang ada 10, di sana empat, di sini tiga. Sebenarnya ada masih ada lubang lagi tiga. Ini bukti bahwa ini kubur dan ini ada saksinya,” imbuh Supardi, pengurus Yayasan Korban Pembunuhan 1965/1966 Cabang Pati.

Supadi adalah bekas seniman di Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) –organisasi underbow PKI. Ia bercerita, ketika awal tahun 2000-an, ia dan sejumlah korban 65 asal Pati, tergerak melacak lokasi pembantaian itu.

Hingga kemudian, mereka mendirikan organisasi YPKP 1965/1966. Hasilnya, di wilayah tersebut, setidaknya ada delapan kuburan massal. “Setelah lepas dari Pulau Buru, saya mencari kuburan masal. Ketemu tiga lubang untuk mengubur jumlah 25 orang. Lubang pertama 15, lubang kedua lima, lubang ketiga lima. Ini ada harapan dipasang prasasti atau tanda. Beluma da uang.”

Temuan Supardi diperkuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang pada 2008 datang ke Hutan Jeglog. Di sana, Komnas HAM menyelidiki peristiwa kekerasan pasca 1965.

Jejak pembantaian orang-orang yang dituduh PKI tak hanya ada di Hutan Jeglog, YPKP juga menemukan tujuh titik lain yang diduga bekas kuburan massal. Yakni di Hutan Regaloh, Kecamatan Tlogowungu; dua titik di Hutan Brati, Kecamatan Kayen; dan di Kecamatan Dukuhseti di antaranya Grogolan, Sumber Lamen, Puncel dan Kalitelo.

Semua itu adalah bukti bahwa tragedy 1965/1966 tak sekecil seperti yang diklaim bekas komandan pasukan TNI AD –yang membasmi gerakan PKI, Sintong Pandjaitan.

Dalam simposium nasional, Sintong berkilah jika yang mati di Jawa Tengah tak sampai 19 orang.

“Kita menuntut kebenaran. Benarkah orang yang dibunuh itu orang jahat? Benarkah orang yang dibunuh itu orang salah? Harap ada penyelesaian yang benar terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila ada ketentuan bahwa kita tidak bersalah harap itu  dibongkar dan tulang-tulang dikembalikan ke masyarakat," kata Supardi penuh harap. (qui) 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!