[SAGA] Serunya Menjajal e-Voting di Pilkades Babakan

Ini adalah pilkades e-voting atau pemilu berbasis elektronik. Dan, pilkades Desa Babakan dipilih sebagai miniatur untuk pemilu kepala daerah –suatu saat nanti.

Kamis, 30 Mar 2017 16:45 WIB

Bilik suara e-voting di Pilkades Babakan, Kecamatan Ciseeng, Bogor. Foto: Bambang Hari/KBR.

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Sepuluh ribuan orang tumpah ruah di sebuah lapangan di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Bogor.  Itu Minggu pagi rupanya, mereka sedang ada hajatan pemilihan kepala desa –untuk kali pertama. Dan, tiga calon siap bertarung: Apendi, Ruslan, dan Mochammad Zein.

Tapi, ada yang tak biasa di pilkades ini. Sebab, tak ada kotak surat suara atau kertas suara yang serahkan ke tiap-tiap pemilih. Mereka hanya dibekali kartu pintar berwarna biru kombinasi putih atau disebut smart card e-voting.

Ya, ini adalah pilkades e-voting atau pemilu berbasis elektronik. Dan, pilkades Desa Babakan dipilih sebagai miniatur untuk pemilu kepala daerah –suatu saat nanti.

Aryadi –warga setempat, terdaftar sebagai pemilih. Pria sepuh ini mengaku tak gagap ketika masuk ke bilik suara. Di dalamnya, ia pun tinggal menyentuh gambar calon kades pilihannya.

“(Bapak ngerti milih dengan sistem e-voting?) Ngerti, lebih gampang. Meski ada petugas, tapi saya bisa sendiri. Karena sebelumnya sudah ada simulasi. Tapi mungkin yang masih belum paham ada juga yang tidak mengerti, tapi di depan bilik suara ada petugas yang akan membantu,” kata Aryadi.

Cara pilkades e-voting ini sebetulnya tak serumit yang dibayangkan. Dimulai dengan pemilih membawa e-KTP dan surat undangan pilkades.

Pemilih yang belum punya e-KTP, boleh menggunakan KTP manual. Kemudian oleh petugas, e-KTP pemilih ditempel ke alat pembaca, dan seketika itu di laptop petugas muncul identitasnya, plus foto. Ini demi memastikan bahwa pemilih betul-betul warga setempat. Juga menghindari KTP palsu.

Sementara itu, di masing-masing TPS, bersiaga tiga petugas yang bakal memindai e-KTP pemilih. Setelah dinyatakan valid masuk DPT, pemilih diarahkan ke meja pembagian kartu pintar berwarna biru kombinasi putih atau smart card e-voting.

Kartu pintar inilah kunci pilkades berbasis elektronik tersebut. Pasalnya, kartu itu akan dimasukkan ke mesin pembaca semacam layar komputer, lantas secara otomatis muncul tiga gambar calon kades. Selanjutnya, tinggal sekali sentuh, selesai.

KBR pun bertanya pada warga yang telah memilih. Bagaimana menurut mereka sistem baru ini? Ini jawaban Erna, Mulyadi, dan Yuli.

“Sudah, pokoknya enak yang ini deh. Mendingan ini daripada sistem coblos. Lebih gampang dan tidak repot, meski baru pertama kali,” ujar Erna.

“Kayaknya sistem yang ini lebih praktis. Tinggal colek-colek saja. Ke depannya lebih baik pakai yang sistem seperti ini,” kata Mulyadi,

“Meski sebelumnya sudah ada sosialisasi dan simulasi, tapi karena ini kali pertama saya sempat bingung dan salah sentuh,” ucap Yuli.

Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Andrari Grahitandaru, mengatakan pilkades elektronik ini bisa jadi solusi atas kesalahan DPT dan kecurangan penghitungan suara.

“Dalam pemilu manual, banyak sekali masalah semisal suara yang tidak sah. Penghitungan tidak akurat. Itu bisa diselesaikan melalui mekanisme e-voting. Tapi di luar itu, ternyata masih ada masalah lain, yakni masalah validasi pemilih. Bayangkan, pemilih yang datang itu hanya membawa secarik kertas. Bahkan kadang-kadang tanpa NIK. Jadi tidak valid,” papar Andrari.

Tapi, bagaimana dengan ancaman dari hacker? Kata Andrari, pihaknya telah mewanti-wanti hal itu.

"e-Voting itu memang konotasinya dengan hacker. Itu betul. Sebab seluruh e-voting yang ada di luar negeri itu selalu terhubung ke jaringan. Tapi yang BPPT rancang, saat pemungutan tidak terhubung ke jaringan sama sekali. Jadi aman dari hacker. Dan juga tidak tergantung pada listrik PLN, karena bisa juga menggunakan aki. Selain itu perangkat juga sudah didesain sedemikian rupa, misalnya listrik tiba-tiba mati ketika mesin kembali dinyalakan tidak masalah. Itu sudah kami lakukan juga saat simulasi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU, Juri Ardiantoro, menyuport penerapan teknologi untuk pemilu. Ia malah menyarankan agar pemilihan kepala daerah sebaiknya menggunakan e-voting.

“Ini merupakan proses yang baik untuk memilih kepala desa atau pejabat publik. Dalam konteks yang lebih luas, ini menjadi cara kita untuk secara bertahap mempersiapkan pemilu dengan sistem elektronik. Jadi mudah-mudahan ini menjadi praktek yang bisa dicontoh agar kita mulai belajar, mendesain peraturan dan mulai mencoba pemanfaatan teknologi dalam pemilu kita,” terang Juri Ardiantoro.

Meski, kata Juri, penerapan e-voting ini masih terbentur Undang-Undang.

“Soal target kapan ini akan dilaksanakan secara lebih luas, bukan hanya menjadi domain penyelenggara. Sebab ini juga harus dimulai dari pengaturan, jadi Undang-undangnya juga harus disiapkan untuk melegitimasi penggunaan teknologi dalam pemilu,” tutupnya.





Editor: Quinawaty
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi