Jokowi: WTP Bukan Jaminan Tak Akan Ada Korupsi

Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar tidak hanya fokus mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan negara.

Selasa, 20 Sep 2016 14:30 WIB

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (Antara)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (Antara)

Hari ini, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada 22 kementerian, lembaga dan 15 pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut.

Kementerian dan lembaga tersebut antara lain DPR, DPD, MK, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Keuangan serta Kementerian Perindustrian.

Namun, Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar tidak hanya fokus mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan negara.

"Opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan, tidak akan ada praktik korupsi, nggak," kata Jokowi. Simak quote selengkapnya. 

Baca juga:

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Permintaan PAN Mundur Dari Kabinet Bisa Jadi Masukan Presiden

  • Dua Eksekutor Penembak Gajah di Aceh Tengah Ditangkap
  • Diduga terkait Terorisme, Kuwait Usir Duta Besar Iran
  • Marcos Rojo Terancam Absen sampai 2018

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.