177 Calon Haji WNI Ilegal di Filipina Tak Bisa Berangkat Haji

Mereka adalah korban dari travel agent yang tak bertanggungjawab. Pemerintah Filipina pun tak mengakui mereka sebagai warga negaranya meski memiliki paspor Filipina.

Jumat, 26 Agus 2016 15:00 WIB

Ilustrasi. (Antara)

Ilustrasi. (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


177 calon jamaah haji asal Indonesia yang ditahan ototoritas Filipina, terancam tak bisa pergi ke tanah suci, Mekkah. Keberangkatan mereka melalui jalur illegal, membuat  niat untuk beribadah malah menghalangi tujuan mulia mereka. Menurut Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, mereka adalah korban dari travel agent yang tak bertanggungjawab. Pemerintah Filipina pun tak mengakui mereka sebagai warga negaranya meski memiliki paspor Filipina. 

"(Mereka sudah tidak bisa berangkat pergi haji?) O, kalau itu jelas, mereka hanya mendapatkan kuota haji jika memiliki paspor atau kuota Filipina, sementara paspor mereka sudah diambil kembali oleh pemerintah Filipina," ujar Iqbal. Simak quote selengkapnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.