177 Calon Haji WNI Ilegal di Filipina Tak Bisa Berangkat Haji

Mereka adalah korban dari travel agent yang tak bertanggungjawab. Pemerintah Filipina pun tak mengakui mereka sebagai warga negaranya meski memiliki paspor Filipina.

Jumat, 26 Agus 2016 15:00 WIB

Ilustrasi. (Antara)

Ilustrasi. (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


177 calon jamaah haji asal Indonesia yang ditahan ototoritas Filipina, terancam tak bisa pergi ke tanah suci, Mekkah. Keberangkatan mereka melalui jalur illegal, membuat  niat untuk beribadah malah menghalangi tujuan mulia mereka. Menurut Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, mereka adalah korban dari travel agent yang tak bertanggungjawab. Pemerintah Filipina pun tak mengakui mereka sebagai warga negaranya meski memiliki paspor Filipina. 

"(Mereka sudah tidak bisa berangkat pergi haji?) O, kalau itu jelas, mereka hanya mendapatkan kuota haji jika memiliki paspor atau kuota Filipina, sementara paspor mereka sudah diambil kembali oleh pemerintah Filipina," ujar Iqbal. Simak quote selengkapnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?