Jubir MK: "Kasus Patrialis Akbar Bisa Hambat Sidang Sengketa Pilkada"

Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut kasus Patrialis Akbar yang diduga menerima suap, bisa mengganggu proses penyelesaian gugatan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017.

Minggu, 29 Jan 2017 18:00 WIB

foto: mahkamahkonstitusi.go.id

foto: mahkamahkonstitusi.go.id

Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut kasus Patrialis Akbar yang diduga menerima suap, bisa mengganggu proses penyelesaian gugatan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017.

Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Laksono mengatakan selama ini dalam penyelesaian gugatan hasil pilkada, hakim MK menggunakan mekanisme sidang panel secara serentak. Ada tiga sidang panel, dengan masing-masing terdiri dari tiga hakim konstitusi. Jika Patrialis Akbar yang saat ini jadi tersangka tidak kunjung dicarikan ganti, maka akan menghambat proses penyelesaian sengketa pilkada.

"Ini kan menjelang pilkada serentak, ini memang menganggu. Karena kalau jumlahnya tetap delapan (hakim) agak menghambat. Kalau dalam pilkada, mekanisme penanganan yang MK ditempuh melalui panel. Perkara yang masuk ke MK, akan diperiksa secara pararel dan simultan oleh hakim panel, paling sedikit tiga hakim. Maka dalam sehari bisa bersamaan sidangnya," kata Laksono. Simak quote selengkapnya yang kami sajikan di audio. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

MKD Mulai Bahas Penggantian Novanto Sebagai Ketua DPR

  • Polisi Kedepankan Masalah Korupsi Dibanding Laporan SPDP Terhadap KPK
  • Dijagokan Jadi Ketum Golkar, Ini Kata Airlangga
  • Lahan Disegel, Warga Pulau Pari Berencana Gelar Aksi di Depan Istana

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau