Pakar Hukum: Jika KPK Minta Bantuan Superman, Maka Superman Datang Dengan Seragamnya

Apakah salah jika KPK membawa Brimob masuk kedalam ruangan DPR?

Rabu, 20 Jan 2016 11:00 WIB

Jumat pekan lalu, terjadi kegaduhan antara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan penyidik KPK. Saat itu, petugas KPK datang dengan mengantongi surat penggeledahan untuk mencari jejak dokumen dugaan suap yang dilakukan tersangka Damayanti, Yudi Widiana dari partai PKS.

Namun, proses penggeledahan ini tersendat lantaran rekan satu partai Yudi di Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, meminta surat geledah dari penyidik. Fahri kesal lantaran dalam surat geledah tak tertulis nama Yudi melainkan hanya Damayanti. Selain itu, Fahri juga marah karena KPK membawa Brimob lengkap dengan senjata.

Nah, apakah salah jika KPK membawa Brimob masuk kedalam ruangan DPR? Berikut tanggapan Pakar Hukum Pidana UI Gandjar Laksmana Bonaprapta.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.