Tanpa Kompromi

Panitia Seleksi KPK akhirnya menyerahkan delapan nama kepada Presiden Joko Widodo. Mereka adalah calon terakhir dari 600 lebih orang yang mendaftar kepada pansel.

Rabu, 02 Sep 2015 00:00 WIB

Wawancara Terbuka Capim KPK. (KKH/KBR)

Wawancara Terbuka Capim KPK. (KKH/KBR)

Panitia Seleksi KPK akhirnya menyerahkan delapan nama kepada Presiden Joko Widodo. Mereka adalah calon terakhir dari 600 lebih orang yang mendaftar kepada pansel. Selanjutnya pemerintah akan menyerahkan nama-nama itu kepada DPR untuk dipilih empat orang sebagai pemimpin KPK.

Agak berbeda dengan seleksi sebelumnya, kali ini Pansel membagi kedelapan nama itu dalam empat bidang. Bidang pencegahan, penindakan, manajemen dan supervisi monitoring diisi masing-masing dengan dua kandidat. Kata Ketua Pansel KPK, Destry Damayanti, klasifikasi berdasarkan pertimbangan kemampuan dari masing-masing calon. Kata dia, DPR berhak tak melihat klasifikasi karena hal itu sebatas usulan dari Pansel.

Bola selanjutnya ada di Parlemen. Kita berharap DPR mampu memilih empat yang dianggap paling berkemampuan memimpin KPK dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Dari delapan nama itu masih ada yang dianggap bermasalah. Setidaknya ini muncul saat wawancara terbuka terhadap calon.

Saut Situmorang misalnya, yang bekerja di Badan Intelijen Negara (BIN), saat wawancara  menyatakan akan mengesampingkan korupsi yang terjadi pada masa lalu. Saut lupa, korupsi pada masa lalu masih kita rasakan sampai saat ini. Lainnya adalah Basaria Panjaitan. Jenderal polisi bintang satu ini menjelaskan fungsi KPK adalah untuk memajukan polisi dan jaksa. Barangkali ibu jenderal tak ingat dengan kasus cicak buaya, saat petinggi di lembaganya menyerang KPK.

Dan perseteruan itu tampaknya belum usai. Beberapa hari sebelum Pansel menyerahkan nama kepada presiden, Kabareskrim Budi Waseso menyatakan ada calon yang akan menjadi tersangka. Dari pernyataan itu, kita menangkap pesan jangan main-main dengan polisi kalau tak ingin jadi tersangka.

Karena itu kita mendesak Parlemen untuk memilih calon yang paling amanah dan berkomitmen tinggi untuk berperang melawan korupsi. Tanpa kompromi.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.