Mestikah Sinis Pada Warga Kampung Pulo?

Cap warga miskin Kampung Pulo, Jakarta Timur, manja, tidak tahu terima kasih dan bebal, langsung menyeruak. "Sudah diberi rumah susun baru, masih juga menolak," begitu kata mereka dari kelas menengah.

Kamis, 27 Agus 2015 10:18 WIB

Polisi berjaga dalam penggusuran Kampung Pulo

Polisi berjaga dalam penggusuran Kampung Pulo

Cap warga miskin Kampung Pulo, Jakarta Timur, manja, tidak tahu terima kasih dan bebal, langsung menyeruak. "Sudah diberi rumah susun baru, masih juga menolak," begitu kata mereka dari kelas menengah.

Tapi betulkah itu manja?

Penggusuran Kampung Pulo oleh Pemprov DKI Jakarta sebetulnya sudah melalui negosiasi dan pembicaraan yang panjang. Pada 24 Juli, dalam sebuah pertemuan antara warga dan Ciliwung Merdeka, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjanjikan bakal membeli tanah warga yang masih berupa verponding. Untuk kemudian dibangun kampung deret sesuai konsep yang dirancang sejumlah arsitek di Ciliwung Merdeka.

Warga yang mengantongi verponding pun akan diberi sertifikat sebagai bentuk legalitas. Bahkan, Ahok mengatakan, warga boleh menjual kembali tanah itu, asal kepada pemprov DKI Jakarta.

Mendengar itu, warga Kampung Pulo menerima tanpa protes. Tapi keadaan jadi berbeda ketika pada 4 Agustus, Ahok bicara lain. Ahok malah langsung tak mengakui tanah warga yang telah ditinggali sejak 1930an. Lantas mengklaim negara berhak mengambil tanah itu tanpa memberi ganti rugi sepeser pun.

Ucapan itu, melukai hati warga Kampung Pulo yang sudah turun temurun tinggal di sana. Hingga pada 13 Agustus lalu, puluhan Polisi, TNI dan Satpol PP, mengusir mereka. Padahal kita tahu, tugas dan fungsi TNI terkait dengan perlindungan kedaulatan atas ancaman dari luar, bukan dari warga sendiri.

Tak usah dulu bicara soal hukum yang seringkali tak berpihak pada yang lemah. Lihatlah dari sisi kemanusiaan. Bagi mereka, rumah tak sekadar tempat tinggal tapi juga tempat kerja. Karenanya tinggal di rumah susun bakal mengubah hidup mereka. Ini tak sesederhana pindah lokasi. Meski banjir terus, warga tetap bertahan.

Ini saatnya menebalkan empati untuk mencoba melihat persoalan dari kacamata warga Kampung Pulo. Kita semua tentu setuju kalau tata kota perlu diatur. Tapi jangan cepat-cepat pakai kacamata sinis dan bersuara menyudutkan. Bagi warga Kampung Pulo, ini adalah soal hidup dengan segala daya upaya perjuangannya.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.